Salin Artikel

Di Jatim, PAN Berencana Bentuk Koalisi Baru Tanpa Perwakilan NU

"Secara historis tidak ada figur NU yang menjadi gubernur di Jatim, apakah kali ini akan pecah telor akan kita coba lihat. Tapi kalau kita gunakan rekam jejak Pilgub di Jatim begitulah kenyataannya," kata Eddy di Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Oleh karena itu, PAN percaya diri membuat poros baru dalam Pilgub Jatim 2018. Poros baru ini nantinya melawan dua tokoh NU yang sudah lebih dulu mencalonkan diri, yakni Syaifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa.

Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul yang berpasangan dengan Azwar Anas saat ini diusung oleh PKB dan PDI-P. Sementara Khofifah berpasangan dengan Emil Dardak diusung Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Eddy mengatakan, PAN bisa menggandeng partai yang belum menentukan pilihan seperti Gerindra dan PKS untuk membentuk poros baru.

"Jadi bagi kami untuk membuat poros tengah yang tidak merepresentasikan kader NU kemungkinan untuk bertarung dan menang pertarungan relatif tinggi," ucap Eddy.

Eddy mengatakan, PAN saat ini mempertimbangkan tiga nama dari internal partai yang dipertimbangkan untuk diusung dalam Pilgub Jatim. Mereka adalah Bupati Brojonegoro Suyoto, Bupati Lamongan dua periode Masfuk, dan anggota DPR RI yang juga penyanyi, Anang Hermansyah.

Siapa yang dipilih, akan sangat tergantung dengan komunikasi yang dibangun dengan Gerindra dan PKS.

"Nanti akan dikaji dan hasil kajian kita pertimbangkan masing masing di DPP," ucap Eddy.

Di parlemen Jatim, Partai Gerindra memiliki 13 kursi, PAN 7 kursi, dan PKS memiliki 6 kursi. Jumlah tersebut lebih dari syarat minimal mengusung pasangan calon di Pilkada Jatim, yakni 20 kursi. 

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/25/06571951/di-jatim-pan-berencana-bentuk-koalisi-baru-tanpa-perwakilan-nu

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke