Rotasi Jabatan Panglima TNI Diperlukan Untuk Wujudkan Poros Maritim Dunia

Kompas.com - 23/11/2017, 16:09 WIB
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri), melakukan salam komando dengan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Ade Supandi (kiri), Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kanan), dan Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Moelyono di geladak KRI dr Soeharso-990, di Selat Sunda, Selasa (3/10/2017). Panglima TNI menyatakan soliditas TNI tetap selalu terjaga.ANTARA FOTO/ADE P MARBOEN Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri), melakukan salam komando dengan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Ade Supandi (kiri), Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kanan), dan Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Moelyono di geladak KRI dr Soeharso-990, di Selat Sunda, Selasa (3/10/2017). Panglima TNI menyatakan soliditas TNI tetap selalu terjaga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai rotasi jabatan Panglima TNI diperlukan untuk menjaga soliditas dan konsolidasi sektor pertahanan.

Artinya setelah Jenderal Gatot Nurmantyo diganti karena memasuki masa pensiun, maka Presiden Joko Widodo sebaiknya memilih Panglima TNI dari Angkatan Udara atau Angkatan Laut.

"Jabatan panglima TNI bergiliran antar matra untuk kepentingan konsolidasi. Menurut saya yang paling penting konsolidasi antar matra, internal masing-masing matra dan dengan Kementerian Pertahanan," ujar Muradi dalam diskusi publik Setara Institute bertajuk 'Pergantian Panglima dan Akselerasi Reformasi TNI', di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2017).

Baca juga : Presiden Diminta Segera Proses Pergantian Panglima TNI, Ini Alasannya

Di sisi lain, Muradi menilai rotasi jabatan Panglima TNI diperlukan untuk mendukung visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sementara itu, menurut Muradi, selama dua tahun belakangan kebijakan TNI belum mengarah pada dukungan terhadap visi poros maritim dunia di bawah kepemimpinan Jenderal Gatot Nurmantyo.

Ia pun mencontohkan belum adanya komando gabungan di kawasan Kepulauan Natuna yang dinilai menjadi wilayah strategis.

"Problemnya dua tahun belakangan belum kelihatan integrasinya. Berdasarkan data saya tidak ada komando gabungan di Natuna. Pembentukan koter (Komando Teritorial) baru di papua misalnya," kata Muradi.

Baca juga : Bantah Isu, Jokowi Tegaskan Tak Ada Pergantian Panglima TNI

Pada kesempatan yang sama, Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, Presiden Joko Widodo harus mempertimbangkan pola rotasi secara bergiliran agar memberikan penyegaran dalam tubuh TNI.

"Rotasi posisi Panglima TNI penting untuk memajukan sektor pertahanan. Setelah Jenderal Gatot Nurmantyo yang berasal dari TNI AD maka setelah itu TNI AU atau AL," ujar Al Araf.

Al Araf menjelaskan, berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI menyatakan jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Saat ini Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL)dijabat oleh Laksamana TNI Ade Supandi. Sedangkan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU) dijabat oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Al Araf menilai Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berpotensi untuk dipilih Presiden sebagai penganti Gatot. Sebab, diketahui Laksamana TNI Ade Supandi, kelahiran Jawa Barat 26 Mei 1960, akan memasuki masa pensiun pada pertengahan 2018.



EditorSabrina Asril

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X