Politisi Golkar: Sabar Sedikit, Jangan "Kebelet" Ganti Setya Novanto

Kompas.com - 23/11/2017, 15:07 WIB
Politisi Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/11/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAPolitisi Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/11/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin meminta semua kader Partai Golkar tidak terus-terusan mendesak digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mengganti posisi Ketua Umum yang saat ini dijabat Setya Novanto.

Diketahui, Novanto ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan paket e-KTP dan telah ditahan.

Rapat Pleno Partai Golkar sebelumnya menyatakan, keputusan soal posisi Novanto akan ditentukan setelah proses praperadilan. Ali mengimbau kader partainya agar menghormati keputusan tersebut.

"Bersabar sedikit, jangan ada yang kebelet. Cepat atau lambat ini barang akan selesai," ujar Ali di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Baca juga : Setya Novanto yang Tak Tergoyahkan Vs Golkar yang Hampir Kiamat

Ali mengatakan, ada sisa waktu dua minggu ke depan untuk menanti keputusan yang akan diambil untuk masa depan Partai Golkar. Menurut dia, saat ini azas praduga tak bersaah harus dikedepankan.

Di samping itu, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar disebutkan bahwa kader partai, termasuk pimpinan diberhentikan dari janatannya jika kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap.

"Makanya saya bilang, sebagai kader partai, sebagai pengurus, mereka harus tunduk pada semua ketetapan organisasi," kata Ali.

Baca juga : Dedi Mulyadi Sebut Kalau Tidak Munaslub, Golkar Akan Kiamat

Menurut Ali, sebaiknya ada komunikasi yang cair dengan Novanto dalam membahas dinamika Partai Golkar terkait kasus yang menjeratnya. Siapa tahu, kata dia, Novanto bisa legowo melepaskan jabatannya dan fokus pada proses hukumnya.

"Ajaklah bicara baik-baik dengan beliau, sentuh hatinya. Tidak mustahil beliau akan katakan dengan kesadaran dirinya untuk berhenti dan persilahkan teman-teman lain memimpin partai ini," kata Ali.

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

Ali berencana menjenguk Novanto di rumah tahanan KPK. Jika diperbolehkan bertemu, Ali akan menyampaikan pemikirannya mengenai partai dan masukan soal langkah ke depannya. Apalagi partai tengah disibukkan dengan urusan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Nasional
Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Nasional
Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Nasional
Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Nasional
AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

Nasional
Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Nasional
Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Nasional
Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Nasional
Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X