Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

NU Siapkan Nama-nama Pengganti Khofifah

Kompas.com - 23/11/2017, 08:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wasekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Heri Haryanto mengaku pihaknya masih belum diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk memberikan nama menggantikan posisi Menteri Sosial yang dijabat oleh Khofifah Indar Parawansa.

Namun begitu, dia mengaku NU sudah siap apabila presiden meminta saran dan nama-nama yang dicalonkan untuk menggantikan Khofifah.

"Kami siap saja, apabila beliau meminta. Banyak kader-kader perempuan di NU yang kami rasa mumpuni untuk mengganti posisi Bu Khofifah," kata dia saat dihubungi, Jakarta, Rabu (22/11).

(Baca juga : Memenuhi Syarat Ikut Pilkada Jatim, Khofifah Segera Surati Jokowi)

Nama-nama itu, jelas dia, bisa menjadi agenda internal untuk dibahas dalam Musyawarah Nasional NU yang digelar di Lombok, Kamis (23/11). Hanya saja, tidak akan dirapatkan dalam agenda besar Munas.

"Bisa jadi akan ada pembahasan itu. Tapi mungkin internal. Tidak dalam agenda besar," ucapnya.

Nama yang akan terpilih, lanjut Heri, adalah representasi dari kalangan wanita muslim. Pasalnya, hal itu juga yang saat ini disematkan kepada Khofifah. Mengingat wanita yang digadang-gadang akan maju di Pilgub Jawa Timur itu, merupakan ketua Muslimat NU.

Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa ketika ditemui di hotel Harris Vertu & Yellow Hotels Harmoni, Jakarta, Selasa (21/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa ketika ditemui di hotel Harris Vertu & Yellow Hotels Harmoni, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

(Baca juga : Khofifah Gaet Emil, PDI-P Optimistis Menangkan Gus Ipul-Anas)

Dirinya enggan membeberkan siapa saja sosok yang berpotensi untuk menggantikan Khofifah menjadi pembantu presiden. Alasannya, banyak tokoh yang potensial di NU.

Meski penggantian menteri di Kabinet Kerja Jokowi, sepenuhnya hak prerogatif presiden, pihaknya berharap pengganti Khofifah masih kalangan NU.

"Iya, kami berharap masih NU. Bagaimanapun, Bu Khofifah kan warga NU dan saya berharap penggantinya juga dari kalangan NU," tukasnya.

(Baca juga : Partai Golkar Dukung Khofifah-Emil Dardak atas Saran Para Kiai)

Dari beberapa nama yang sudah beredar, satu diantaranya adalah Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid. Dia santer dikabarkan untuk menggantikan Khofifah di kursi menteri.

Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid di Kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang, Kamis (19/10/2017/KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid di Kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang, Kamis (19/10/2017/

Hanya saja, belum ada klarifikasi dari yang bersangkutan. Usaha untuk menelepon dan menghubungi dia, tidak mendapat respon.

Asisten pribadi Yenny, mengatakan bahwa Yenny sedang menghadiri kegiatan di Sydney, Australia.

"Ibu masih di Australia. Besok baru pulang," kata dia.

Saat ditanya mengenai kabar itu, dirinya mengatakan isu tersebut terus berhembus sejak lama. Tetapi, hingga saat ini Yenny belum mengetahui kabar tentang dia akan menggantikan Khofifah.

"Itu kan isu lama, mas. Tapi kalau yang baru ini, sepertinya ibu belum tahu deh," jelasnya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com