Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tarik Ulur di MKD Hanya untuk Setya Novanto...

Kompas.com - 22/11/2017, 18:11 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada yang berbeda dari tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto. Bila biasanya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa langsung memproses dugaan pelanggaran etik anggota dewan, maka kali ini lain cerita.

Novanto dilaporkan melakukan pelanggaran etik lantaran tidak bisa lagi melaksanakan tugas sebagai Ketua DPR seusai sumpah jabatan.  Maklum, ia kini sudah ditahan KPK akibat menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik.

Namun, meski desakan publik sangat besar kepada MKD untuk mengambil langkah cepat dan tegas terkait Novanto, sikap lembaga tersebut justru mengundang tanda tanya baru.

Dalam dugaan pelanggaran etik Novanto, MKD memilih untuk menggelar rapat konsultasi terlebih dahulu dengan seluruh pimpinan fraksi partai di DPR sebelum melanjutkan dugaan pelanggaran etik Novanto.

Baca juga : Surat Sakti Setya Novanto dari Balik Jeruji Besi...

Diakui, MKD baru kali ini pihaknya memanggil para pimpinan fraksi sebelum menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik. MKD punya alasannya.

"Ya ini kan dugaan pelanggaran etiknya menyangkut kelembagaan DPR dan pimpinan DPR. Lebih bagus kami minta pandangan fraksi-fraksi itu secara bersamaan gitu loh,"  ujar Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di ruang Mahkamah Kehormatan DPR, Jakarta, Jumat (15/9/2017).KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di ruang Mahkamah Kehormatan DPR, Jakarta, Jumat (15/9/2017).
"Memang selama ini enggak pernah baru ini laporan dugaan pelanggaran kode etik yang kemudian terkait dengan kelembagaan," sambung dia.

Namun kini persoalannya jadi kian pelik. Awalnya, MKD mengagendakan rapat konsultasi pada Selasa (21/11/2017), tetapi rapat itu batal lantaran tidak semua pimpinan fraksi bisa hadir.

Baca juga : Wapres Harap MKD Independen dalam Usut Dugaan Pelanggaran Novanto

MKD juga menolak para pimpinan fraksi diwakilkan. Alasannya, kata Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad, perwakilan fraksi bisa tidak mencerminkan sikap fraksi.

"Nanti repot," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Akibatnya, rapat konsultasi tidak kunjung dilakukan. Hal ini tentu saja membuat proses tindaklanjut dugaan pelanggaran etik Novanto jadi bertele-tele.

Dasco mengatakan kemungkinan rapat konsultasi akan digelar pekan depan. Sebab pekan ini beberapa pimpinan fraksi masih sibuk dan memiliki agenda di luar kota.

Soal kapan proses di MKD rampung, Dasco tidak bisa menjawab pasti. Tetapi ada kemungkinan, bila dilanjutkan, maka keputusan MKD bisa rampung setelah prapradilan Novanto. 

Padahal tidak hanya masyakarat, para politisi Senayan sendiri menyuarakan agar lembaga mengambil sikap tegas kepada Setya Novanto, yang menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik.

"Secara pribadi MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) itu bisa mengambil keputusan demi rakyat," ujar anggota Komisi I DPR Roy Suryo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Baca juga : GMPG: Golkar dan DPR Seolah Milik Pribadi Novanto

Halaman:


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com