Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Sebut Wajar jika Novanto Ceritakan Kasus Korupsinya ke Jokowi

Kompas.com - 21/11/2017, 16:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Pihak Istana merespons pernyataan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah soal Setya Novanto pernah membahas kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan Presiden Joko Widodo.

Staf Khusus Presiden Johan Budi Saptopribowo mengatakan, Novanto memang beberapa kali bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Presiden Jakarta, yakni pada saat acara pelantikan pimpinan lembaga negara atau kepala daerah.

Sebab, Novanto menjabat sebagai Ketua DPR RI, salah satu jabatan yang wajib hadir dalam setiap acara resmi kenegaraan di Istana.

Lantas, apakah pertemuan Setya Novanto dengan Jokowi itu dimanfaatkan untuk membahas kasus korupsi e-KTP, Johan tidak mengetahui pasti.

"Kalau ada acara di Istana, pasti Pak Novanto kan datang dan bertemu dengan Presiden. Cuma apakah setelah itu ada pertemuan (Novanto dengan Jokowi), saya enggak tahu. Kan saya enggak ikut," ujar Johan ketika ditemui wartawan di Kompleks Istana Presiden Bogor, Selasa (21/11/2017).

(Baca juga : Fahri Hamzah Sebut Novanto Bertemu Jokowi Bicarakan Kasus e-KTP)

Sekalipun dalam pertemuan itu dimaanfaatkan Novanto untuk menceritakan kasus yang membelitnya, menurut Johan, hal itu wajar saja. Setiap orang berhak menyampaikan apapun kepada Presiden.

"Wajar kalau disampaikan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan," lanjut Johan.

Namun yang penting, Presiden tidak pernah menginterventi perkara Setya Novanto di KPK. Hal itu terbukti dari konsistensi pernyataan Jokowi sejak awal kasus itu mencuat hingga KPK resmi menahan Ketua DPR RI itu.

"Sikap Presiden tetap. Ikuti proses hukum dan wilayah hukum tidak bisa dicampuri atau diintervensi. Apalagi KPK, KPK kan lembaga independen," ujar Johan.

(Baca juga : Menurut Fahri Hamzah, Novanto Berhak Dibela Jokowi karena Jasanya)

Fahri Hamzah sebelumnya mengatakan bahwa Novanto bertemu Presiden Jokowi untuk membicarakan kasus korupsi e-KTP.

Fahri mengatakan, hal itu berawal dari sarannya kepada Novanto supaya berkomunikasi dengan Jokowi untuk membicarakan kasus yang tengah menjeratnya.

"Itu sudah lama saya ngomong, terus kemarin saya bilang, 'Bapak cerita dong kepada pemerintah. Cerita dong karena kronologi banyak yang aneh'," ujar Fahri di Kompleks DPR RI, Selasa.

Novanto, lanjut Fahri, akhirnya bertemu dengan Jokowi. Namun Fahri tak membeberkan apa isi pembicaraan keduanya.

Kompas TV Menurut Mahfud, negara tidak boleh kalah oleh pelaku kejahatan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com