Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Setya Novanto Usulkan Idrus Marham Jabat Plt Ketum Golkar

Kompas.com - 20/11/2017, 22:27 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto mengusulkan Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham menjadi penggantinya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar. 

Ketua Dewan Pakar DPP Golkar Agung Laksono mengatakan, Novanto punya alasan di balik usulan agar Idrus menjabat posisi tersebut. 

"Tadi pagi Pak Idrus ke rumah saya melaporkan bahwa mendapat mandat jadi Plt Ketua Umum oleh Pak Novanto. Kami setuju dengan Pak Novanto. Karena pegalaman dan kemampuan Idrus dalam mengelola teknis keseharian partai," kata Agung, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Meski demikian, kata Agung usulan Idrus menjabat sebagai Plt Ketua Umum DPP Golkar belum final karena tergantung hasil rapat pleno yang akan digelar pada Selasa (21/11/2017).

Baca: Sekjen Golkar: Pergantian Pimpinan Tak Ubah Rekomendasi Calon di Pilkada 2018

Lebih lanjut, Agung juga menjelaskan kriteria Ketua Umum DPP Golkar yang diinginkan Dewan Pakar.

"Kan sudah ada di AD/ART. Nanti di dalam kesempatan pleno kita akan bicara kriterianya. Tentu indikatornya prestasi, dedikasi, dan pengalaman," kata Agung.

Sementara itu, untuk posisi sekjen ada tiga nama yang diusulkan Dewan Pakar DPP Golkar. Mereka adalah Ketua DPP Golkar Bidang Pengabdian Masyarakat Agus Gumiwang Kartasasmita, Lamhot Sinaga, dan Sarmuji.

Menurut Agung, ketiga nama itu dianggap punya kualifikasi untuk menjabat Sekjen Golkar. 

"Mereka punya kualifikasi, jadi pas. Tapi tetap keputusan kami serahkan ke DPP Golkar. Keputusan mutlak itu ada di DPP Golkar. Artinya rapat pleno," kata Agung. 

Kompas TV KompasTV merangkup tiga topik yang hangat dibahas hari ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com