Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kami Serahkan kepada Novanto, Apakah Masih Pantas sebagai Ketua DPR?"

Kompas.com - 20/11/2017, 15:35 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA.KOMPAS.com - Anggota Komisi III asal Fraksi PKS Nasir Jamil enggan mendorong atau mendesak agar Ketua DPR Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya.

Novanto, yang berstatus tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, kini ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Nasir, pantas atau tidaknya Novanto tetap menjabat posisinya saat ini, tergantung kepada yang bersangkutan. 

Baca: Melihat Ekspresi Novanto dan Bekas Benjolan "Bakpao" Saat Tiba di KPK

"Kami sebagai anggota (DPR) serahkan sepenuhnya pada yang bersangkutan untuk menimbang apakah masih pantas sandang sebagai Ketua DPR (atau tidak)," ujar Nasir, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir DjamilKOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil
Ia mengakui, Novanto tengah menghadapi situasi yang dilematis. Di satu sisi, status Novanto masih tersangka dan memilki kedudukan yang sama di depan hukum.

Berdasarkan UU MD3, keputusan soal pemberhentian sebagai anggota DPR bisa dilakukan jika sudah ada putusan dari pengadilan atau inkrah. Artinya, Novanto juga memiliki hak untuk bertahan sebagai Ketua DPR.

Di sisi lain, kondisi Novanto juga bisa berdampak pada citra DPR.

Ketua DPR RI Setya Novanto, Senin (20/11/2017)Kompas.com/Robertus Belarminus Ketua DPR RI Setya Novanto, Senin (20/11/2017)
"Karena di bawah Beliau ada 560 orang termasuk Beliau sendiri. Ini lembaga tinggi negara, ya timbang-timbang sendiri. Saya enggak bisa katakan mundur saja karena Beliau juga punya hak bertahan sebagai Ketua DPR," kata Nasir.

Baca juga: Jalan Panjang Setya Novanto hingga Pakai Rompi Oranye

Sementara, terkait rapat konsultasi fraksi dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Nasir belum bisa memastikan sikap Fraksi PKS.

Nasir berharap, ada musyawarah mufakat semua fraksi terkait kelanjutan Novanto sebagai Ketua DPR. 

"Misalnya Novanto diberhentikan, harus ada yang bertanggung jawab. Mekanisme itu enggak langsung kemudian kosong. Ada dinamika dan itu yang harus diantisipasi pimpinan fraksi," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengaku udah menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua DPR Setya Novanto.

Sebagai tindak lanjut, MKD berencana akan menggelar rapat konsultasi dengan seluruh fraksi di DPR pada Selasa (21/11/2017) siang.

Kompas TV Setelah penahanan ketua umumnya, kini Partai Golkar belum menentukan sikap apakah mengganti ketua umum atau menunjuk pelaksana tugas


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi: Bagus, Bagus...

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi: Bagus, Bagus...

Nasional
PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

Nasional
Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Nasional
Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Nasional
Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com