Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar sendiri belum menggelar rapat lagi sejak upaya KPK melakukan jemput paksa terhadap Novanto. Rapat untuk menentukan nasib Novanto rencananya baru akan digelar pada Selasa besok.
"Nanti (besok) dibahas dalam rapat pleno DPP Partai Golkar," kata Ketua Harian Golkar Nurdin Halid saat dihubungi, Senin (20/11/2017).
Nurdin belum bisa menyatakan apakah partainya akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagai forum tertinggi untuk pemilihan ketua umum baru. Ia enggan mendahului hasil pleno.
"Ya itu mau Munaslub atau tidak Munaslub itu tergatung kajian evaluasi melalui rapat pleno DPP Partai Golkar," kata dia.
DPR Prioritas
Pakar hukum tata negara Mahfud MD tak mempermasalahkan apabila Novanto tetap menjabat sebagai ketua umum Golkar dengan status sebagai tahanan KPK.
"Kalau soal ketum Golkar itu urusan Golkar sendiri, Golkar mau bubar juga silakan," kata Mahdud.
Namun, Mahfud mendesak agar Setya Novanto segera mundur atau digantikan dari posisi Ketua DPR. Sebab, DPR merupakan lembaga yang mewakil seluruh rakyat Indonesia.
"Kalau soal Ketua DPR, sebagai rakyat saya ingin DPR tidak lagi dipimpin Setnov," kata dia.