Soal Gejolak di Papua, JK Yakin Bukan karena Ketidakadilan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tidak tahu persis alasan di balik penahanan sekitar 1.300 warga Papua oleh kelompok bersenjata.

Namun, ia yakin banyaknya gejolak yang muncul di Papua bukan disebabkan oleh ketidakadilan anggaran.

"Kalau dari segi pemerintah, segi anggaran, anggaran per kapita, (alokasi) APBN itu tertinggi di Papua," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Menurut Kalla, anggaran negara yang dialokasikan di Papua mendekati Rp 100 triliun.

Dana tersebut bisa tersebar di kementerian atau ditransfer langsung melalui skema dana transfer daerah.

(Baca juga : Apa Pun Caranya, 1.300 Warga yang Ditahan Kelompok Bersenjata Papua Harus Diselamatkan)

Dari sisi jumlah, dana transfer daerah dan dana desa pada 2016 lalu mencapai Rp 776 triliun. Sementara tahun ini, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 765 triliun.

Meski begitu, pemerintah tidak tutup mata dengan fakta masih banyaknya masyakarat Papua yang hidup dalam cengkeraman kemiskinan.

Namun, tutur Wapres, pemerintah akan berupaya terus menurunkan angka kemiskinan di Papua.

Dengan alokasi anggaran yang besar, namun angka kemiskinan di Papua masih tinggi, pemerintah menilai masyarakat Papua harus turut aktif mengawasi penggunaan anggaran, terutama oleh Pemda.

"Jadi kalau mengharapkan anggaran pemerintah, itu Papua sudah terbesar," kata Wapres.