Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

YPKP 65 Temukan 16 Lokasi Kuburan Massal Baru Korban Tragedi 1965

Kompas.com - 15/11/2017, 14:24 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) kembali melaporkan temuan lokasi kuburan massal baru di Indonesia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Ketua YPKP 65 Bedjo Untung mengatakan bahwa pihaknya menemukan 16 lokasi kuburan massal baru di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Lokasi tersebut sudah ia datangi sekaligus ia gali informasinya dari para saksi-saksi.

"Kami datang ke sini melaporkan 16 lokasi kuburan massal yang baru. YPKP 65 telah melakukan penelitian dua minggu lalu dan menemukan 16 titik lokasi baru," kata Bedjo, ditemui usai melapor di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Menurut Bedjo, 16 lokasi kuburan massal tersebut berbeda dengan 122 lokasi kuburan massal yang sebelumnya juga sudah dilaporkan. Sehingga, menurut YPKP 65, total ada 138 lokasi kuburan massal di Indonesia.

"Jadi ini beda dengan yang kemarin. Ini melengkapi 122 lokasi kuburan massal yang lalu," kata Bedjo.

(Baca juga: Pemerintah Bentuk Tim untuk Verifikasi Data Kuburan Massal Korban 1965)

Bahkan, diyakini Bedjo, di 16 lokasi kuburan massal baru yang ditemukannya itu ada lebih dari 5.000 korban yang dikuburkan.

"Jadi ini yang di Purwodadi ini menurut saya kuburan massal yang terbesar di dunia," kata dia.

Bedjo pun mengungkapkan, temuan 16 lokasi kuburan massal baru tersebut sekaligus membuktikan temuan HJ Princen, seorang warga negara Belanda yang tergabung dalam Dewan HAM PBB.

"Tahun 1966-1969 dia membongkar kuburan massal yang ada di Purwodadi tapi oleh militer dibantah. Dia orang Belanda, tapi akhirnya jadi WNI," ucap Bedjo.

Menurut Bedjo, mayoritas korban yang dikuburkan di lokasi yang ia temukan tersebut adalah orang-orang yang dituding sebagai bagian dari PKI.

"Mereka kan dicap PKI. Warga sekitar. Yang dikubur di situ orang-orang dekat Purwodadi, dari Blora juga dibuang di situ," ujar dia.

Saat ini, kata dia, lokasi kuburan itu masih berupa hutan. Namun, ada juga yang sudah beralih fungsi menjadi bangunan.

"Dibangun di atas kuburan itu maksudnya untuk menghilangkan jejak," ujar dia.

(Baca juga: Pemerintah Bentuk Tim untuk Verifikasi Data Kuburan Massal Korban 1965)

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com