Kompas.com - 14/11/2017, 16:47 WIB
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan saat menjadi saksi ahli dalam sidang uji materi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (14/11/2017).  KOMPAS.com/IhsanuddinDirektur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan saat menjadi saksi ahli dalam sidang uji materi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan menilai ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menyuburkan transaksi politik.

Hal ini disampaikan Djayadi saat menjadi saksi ahli dalam sidang uji materi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Djayadi bicara sebagai ahli yang dihadirkan oleh Titi Anggraini, Hadar Nafis Gumay dan Yuda Kusumaningsih.

Mereka mengajukan uji materi Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur tentang presidential threshold.

(Baca juga : Di Sidang MK, DPR Sebut Presiden Bisa Disandera jika Tak Didukung Mayoritas Parlemen)

 

Djayadi mengatakan, adanya ambang batas sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional bagi parpol atau gabungan parpol yang hendak mengusung calon presiden dan wakil presiden justru membuat koalisi yang dibangun menjadi tidak murni.

"Kalau ada ambang batas, itu berarti partai terpaksa koalisi karena tidak ada pilihan bagi mereka. Atau partai bisa berkolusi untuk menjegal pencalonan dari pihak lain, semua manuver ini tentu ada harganya," kata Djayadi.

"Transaksi akan marak terjadi karena ada ambang batas. Dalam suasana kepartaian kita yang tidak ideologis, ambang batas justru potensial menyuburkan transaksi untuk berkoalisi," tambah dia.

Kendati demikian, ia menegaskan, bukan berarti jika tidak ada ambang batas maka partai politik tidak berkoalisi. 

Hanya saja, Djayadi menilai, koalisi tanpa ambang batas lebih murni karena tidak dilandasi oleh batasan angka tapi lebih kepada dinamika politik yang ada.

"Bagi parpol yang merasa sejalan bisa melakukan koalisi, sementara yang tidak sejalan bisa keluar dari koalisi. Jadi tidak ada keterpaksaan dan penjegalan," ucap Djayadi. 

Kompas TV Paripurna RUU Pemilu Alot Soal "Presidential Threshold"




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MUI Kecam Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina, Ketegangan di Yerusalem Harus Dihentikan

MUI Kecam Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina, Ketegangan di Yerusalem Harus Dihentikan

Nasional
BKN: Belum Ada Rapat Koordinasi Bahas 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

BKN: Belum Ada Rapat Koordinasi Bahas 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Shalat Idul Fitri di Istana Bogor

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Shalat Idul Fitri di Istana Bogor

Nasional
Seberapa Rela Kita Tidak Mudik demi Memutus Pandemi?

Seberapa Rela Kita Tidak Mudik demi Memutus Pandemi?

Nasional
Mudik ke Konstitusi, Demokrasi, dan Reformasi

Mudik ke Konstitusi, Demokrasi, dan Reformasi

Nasional
Menag: Mari Beribadah dan Lebaran dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Menag: Mari Beribadah dan Lebaran dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Indonesia Usulkan OKI dan GNB Segera Bertemu Bahas Persoalan Palestina

Indonesia Usulkan OKI dan GNB Segera Bertemu Bahas Persoalan Palestina

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Akan Shalat Idul Fitri di Rumah Dinas

Wapres Ma'ruf Amin Akan Shalat Idul Fitri di Rumah Dinas

Nasional
Di Hadapan Perwakilan ASEAN dan Jepang, KKP Perkenalkan 'E-Jaring'

Di Hadapan Perwakilan ASEAN dan Jepang, KKP Perkenalkan "E-Jaring"

Nasional
Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan secara Transparan

KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan secara Transparan

Nasional
Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Nasional
Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Nasional
Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Nasional
121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X