Kompas.com - 14/11/2017, 11:47 WIB
Suasana sidang uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (14/11/2017). KOMPAS.com/IhsanuddinSuasana sidang uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menilai ada kecenderungan bahwa calon legislator perempuan yang lolos ke lembaga DPR/DPRD hanyalah mereka yang populer.

Hal ini disampaikan Arief dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Dalam perkara 60/PUU-XV/2017 ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempermasalahkan Pasal 173 Ayat (2) Huruf e dalam Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen pada kepengurusan parpol tingkat pusat.

PSI menilai, harusnya syarat keterwakilan perempuan 30 persen itu juga berlaku di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

(Baca juga: 30 Persen Keterwakilan Perempuan di Parpol Diharapkan hingga Kabupaten)

Partai yang dipimpin Grace Natalie ini pun menghadirkan Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini sebagai ahli dalam sidang.

Titi lantas menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan sangat penting di parlemen, terutama dalam pengambilan keputusan terkait isu-isu yang berkaitan langsung dengan perempuan.

Rapat paripurna DPR RI pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu), Kamis (20/7/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Rapat paripurna DPR RI pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu), Kamis (20/7/2017).
Setelah Titi menyampaikan keterangannya, Arief Hidayat lantas melakukan pendalaman. Ia menilai akan percuma apabila keterwakilan perempuan ditingkatkan namun akhirnya tidak lolos dalam pemilihan legislatif.

"Malah sekarang yang terjadi hasil penelitian perempuan yang masuk di lembaga perwakilan hanyalah perempuan yang populer," kata Arief.

(Baca juga: UU Pemilu Dikhawatirkan Kurangi Keterwakilan Perempuan)

Karena hanya menang populer, lanjut Arief, perempuan yang lolos ke parlemen itu justru tidak bisa menyuarakan hak-hak perempuan seperti yang diharapkan Titiek.

"Mereka tidak bisa bersuara apa-apa karena mereka hanya populer. Contohnya, saya tidak usah menyebut profesinya apa. Tapi ini yang populer saja, setelah ada di situ tidak punya kompetensi kapabilitas," ucap Arief.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini dalam diskusi di Jakarta, Minggu (2/4/2017).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini dalam diskusi di Jakarta, Minggu (2/4/2017).
Menanggapi Arief, Titi Anggraini pun mengakui bahwa penambahan jumlah perempuan di partai politik harus dibarengi dengan pengkaderan yang matang. Dengan begitu, para perempuan yang dicalonkan ke parlemen tak hanya mereka yang populer saja.

(Baca juga: Caleg Perempuan Terpilih DPR Periode 2014-2019 Menurun)

Sementara, Sekjen PSI Raja Juli Antoni tidak sepakat dengan pendapat Arief. Menurut dia, banyak juga laki-laki yang bermodalkan popularitas masuk ke parlemen.

Antoni mengatakan, hal yang terpenting adalah proses kaderisasi baik terhadap laki-laki atau perempuan.

"Sebenarnya, to be honest ya, yang tidak berkualitas itu tidak hanya perempuan seperti yang dikatakan hakim tadi. Laki-lakinya juga tidak berkualitas kok," kata Antoni kepada wartawan usai persidangan.

Kompas TV PSI serahkan 150 boxs berisi berkas sebagai persyaratan administrasi pendaftaran.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.