Imigrasi: Surat Cegah terhadap Setya Novanto dari KPK Sesuai Prosedur

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Agung Sampurno mengatakan, keluarnya surat pencegahan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto telah diproses sesuai prosedur.

Permintaan cegah diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2 Oktober 2017.

"Kalau prosedurnya, apa yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan prosedur," ujar Agung kepada Kompas.com, Kamis (9/11/2017).

Agung mengatakan, surat tersebut tidak bisa dikirim oleh sembarang orang kepada pihak Ditjen Imigrasi.

Petugas dari KPK ditunjuk secara khusus untuk mengirim surat permintaan cegah ke Imigrasi. Dalam surat tersebut tertera nama Setya Novanto sebagai pihak yang akan dicegah.

"Selain memuat identitas diri orang yang dicegah, juga memuat alasan pencegahan serta lamanya pencegahan yang akan dilakukan," kata Agung.

(Baca juga: Kapolri Sempat Tidak Tahu Penerbitan SPDP Kasus Dua Pimpinan KPK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, KPK salah satu lembaga yang bisa mengajukan permintaan cegah terhadap seseorang.

Khusus untuk KPK, kata Agung, permintaan itu sifatnya perintah. Jadi, keputusan pencegahan ke luar negeri yang dikeluarkan KPK merupakan perintah yang harus dilaksanakan pihak Imigrasi.

"Begitu surat kami terima, langsung kami masukkan dalam sistem, kemudian untuk diteruskan pada seluruh pintu masuk dan pintu keluar di Indonesia agar dilaksanakan," kata Agung.

Sebelumnya, pengacara Novanto, Sandy Kurniawan, melaporkan dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang; serta sejumlah penyidik KPK ke Bareskrim Polri. Mereka diduga memalsukan surat pencegahan yang dikirimkan ke pihak Imigrasi terhadap Novanto.

(Baca juga: Soal SPDP Pimpinan KPK, Anggota Komisi III Minta Polri Berhati-hati)

Pihak DItjen Imigrasi tidak dapat menilai apakah surat yang mereka terima dari KPK dipalsukan atau tidak. Namun yang jelas, kata Agung, selama ini KPK punya standar dalam membuat surat pencegahan dan tidak bisa sembarangan.

"Dan surat yang dikirimkan itu sama dengan yang dibacakan saat press conference. Jadi silakan ditanyakan ke Pelapor apa maksudnya," kata Agung.

"Tugas untuk menentukan sah atau tidaknya (surat), ya penyidik. Kami tidak mau bermain di sekitar situ karena kewenangannya tidak ada," ujar dia.