Datangi KPK, Dedi Mulyadi Konsultasi Beberapa Kebijakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengonsultasikan kebijakan strategis di Purwakarta dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/11/2017).

Usai melakukan konsultasi, Dedi mengaku bertemu dengan Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Konsultasi ini bagian dari upaya pembinaan dan pencegahan korupsi di pemda-pemda di Provinsi Jawa Barat.

"Kami konsultasikan beberapa kebijakan strategis yang harus dilakukan di Purwarkarta," kata Dedi, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa siang.

Baca: KPK Mengeluh Programnya dalam Pencegahan Korupsi Kurang Populer

Kebijakan strategis yang dikonsultasikan di antaranya soal penataan pemerintahan berbasis e-planning, dan optimalisasi pelayanan di berbagai bidang, seperti membangun sistem yang terintegrasi.

Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan dengan cepat.

"Ini saja, jadi kami konsultasikan penataan pemerintahan ke depan jauh lebih baik," ujar Dedi.

Saat ini, lanjut Dedi, pihaknya sudah menerapkan layanan berbasis digital di Purwakarta.

"Sudah ada berbagai aplikasi dari mulai dokter, bidan, ambulans, sekarang mobil jenazah, kemudian infrastruktur yang alami percepatan pertumbuhannya. Itu menjadi pembahasan kami. Kemudian, kami menggulirkan program investasi desa di 2018," ujar Dedi.