Seleksi Terbuka Bakal Caleg PSI Dianggap Masih Butuh Perbaikan

Kompas.com - 05/11/2017, 20:45 WIB
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar ketika ditemui di kantor DPP PSI, Jakarta, Minggu (5/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRPeneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar ketika ditemui di kantor DPP PSI, Jakarta, Minggu (5/11/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Seleksi terbuka bakal anggota calon legislatif DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) dianggap masih butuh banyak masukan dan perbaikan ke depannya.

Hal itu diungkapkan Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar di kantor DPP PSI, Jakarta, Minggu (5/11/2017).

"Secara keseluruhan karena ini yang pertama, tentu ada perbaikan. Ada beberapa catatan yang akan kita sharing secara internal," ujar Zainal.

Meski demikian, dosen hukum tata negara UGM juga mengapresiasi langkah PSI dalam menggaet bakal calon politisi tersebut.

"Ini budaya yang baik dan harus dilanjutkan," ujar Zainal yang juga menjadi panelis independen seleksi itu.

Sebab selama ini, menurut Zainal, rekrutmen bakal caleg dari partai politik tak jauh-jauh dari nepotisme dan mahar politik.

(Baca: Mahfud MD Harap PSI Tak Ikut Kirimkan Kadernya ke Penjara KPK)

"Kalau kita bicara seleksi. Hampir semua partai dalam menempatkan wakilnya biasanya karena kedekatan orang dengan partainya dan bayar tertentu seperti beli perahu serta lain sebagainya," kata dia.

 

Karenanya, ia menyambut baik terobosan PSI dalam menggelar seleksi terbuka bakal caleg DPR RI dengan melibatkan panelis independen.

Apalagi, Zainal menambahkan, hal tersebut adalah budaya baru yang diciptakan di tengah dunia perpolitikan dalam negeri.

(Baca juga : Partai Solidaritas Indonesia Yakin Bisa Ikut Pemilu 2019)

 

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LBH Pers: HAM Masih Bisa Diperjuangkan dalam Negeri Ini

LBH Pers: HAM Masih Bisa Diperjuangkan dalam Negeri Ini

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: 141.423 Pekerja Migran Akan Kembali ke Indonesia

Gugus Tugas Covid-19: 141.423 Pekerja Migran Akan Kembali ke Indonesia

Nasional
ICW Serahkan 'Amicus Curiae' Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

ICW Serahkan "Amicus Curiae" Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

Nasional
Pemerintah: Jangan Tunggu Zona Merah, Lakukan Protokol Kesehatan!

Pemerintah: Jangan Tunggu Zona Merah, Lakukan Protokol Kesehatan!

Nasional
Target Uji Spesimen Dinaikkan, Mahasiswa dari Jurusan Ini Bakal Direkrut Jadi Relawan

Target Uji Spesimen Dinaikkan, Mahasiswa dari Jurusan Ini Bakal Direkrut Jadi Relawan

Nasional
UPDATE 4 Juni: ODP 47.373 Orang, PDP 13.416

UPDATE 4 Juni: ODP 47.373 Orang, PDP 13.416

Nasional
Pemerintah: Taat Protokol Kesehatan Harus Jadi Budaya

Pemerintah: Taat Protokol Kesehatan Harus Jadi Budaya

Nasional
Presiden Ingin Contoh Korsel dan Selandia Baru dalam Penggunaan Teknologi Pelacak Covid-19, Seperti Apa?

Presiden Ingin Contoh Korsel dan Selandia Baru dalam Penggunaan Teknologi Pelacak Covid-19, Seperti Apa?

Nasional
WNI dari Luar Negeri Dipersilakan Karantina Mandiri di Hotel, Tapi...

WNI dari Luar Negeri Dipersilakan Karantina Mandiri di Hotel, Tapi...

Nasional
Hingga 4 Juni, Pemerintah Sudah Periksa 367.640 Spesimen dari 251.736 Orang

Hingga 4 Juni, Pemerintah Sudah Periksa 367.640 Spesimen dari 251.736 Orang

Nasional
Sebaran Kasus Baru Covid-19 di 24 Provinsi, Kalsel Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran Kasus Baru Covid-19 di 24 Provinsi, Kalsel Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jokowi Minta Sistem Pendidikan Adaptif dengan Perubahan

Jokowi Minta Sistem Pendidikan Adaptif dengan Perubahan

Nasional
Pilkada Saat Pandemi, KPU Kurangi Target Partisipasi Pemilih Jadi 77,5 Persen

Pilkada Saat Pandemi, KPU Kurangi Target Partisipasi Pemilih Jadi 77,5 Persen

Nasional
Wapres: Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Masih Jauh Dibanding Potensinya

Wapres: Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Masih Jauh Dibanding Potensinya

Nasional
Kasus Suap Dana Hibah KONI, Aspri Imam Nahrawi Dituntut 9 Tahun Penjara

Kasus Suap Dana Hibah KONI, Aspri Imam Nahrawi Dituntut 9 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X