Partai Solidaritas Indonesia Yakin Bisa Ikut Pemilu 2019

Kompas.com - 24/10/2016, 20:14 WIB
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk audiensi syarat verifikasi pemilu 2019, Jakarta, Senin (24/10/2016) Lutfy Mairizal PutraPartai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk audiensi syarat verifikasi pemilu 2019, Jakarta, Senin (24/10/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menyakini partainya akan lolos pada verifikasi pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu disampaikan Antoni usai beraudiensi dengan KPU terkait verifikasi pada Pemilu 2019. "Kami kira tidak ada masalah sampai hari ini," kata Antoni di kantor KPU, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Pasal 8 ayat (2), partai baru wajib memiliki kepengurusan di 75 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi dan memiliki kepengurusan di 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota.

Selain itu, partai politik baru juga harus memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota.

(Baca: Partai Solidaritas Indonesia Lolos Seleksi Badan Hukum di Kemenkumham)

Terkait hal itu, Antoni optimistis PSI akan mampu memenuhi persyaratan tersebut. Meski belum membuka pendaftaran anggota secara resmi, Antoni menuturkan terdapat 10.000 orang yang menyatakan keinginannya untuk bergabung sebagai kader PSI.

"Sampai saat ini kami belum buka pendaftaran tapi online itu sudah ada 10.000. Tapi nanti hasilnya 10.000 itu kami akan distribusikan dan cek ulang," ucap Antoni.

Antoni menyebutkan, PSI telah menguji salah satu syarat verifikasi, yaitu menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

"Lewat. Kami sudah 42 persen perempuan usia 17-32 tahun. Itu total agregat. Mungkin bisa 50 persen nanti," ujar Antoni.

Antoni dan pengurus PSI beraudiensi dengan KPU. Beberapa pekan lalu, partai yang dipimpin Grace Natalie ini dinyatakan lolos verifikasi badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM.

Setelah itu, PSI akan menjalani verifikasi di KPU agar bisa mengikuti pemilu 2019.  



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X