Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly: Jangan Sampai Politik Menimbulkan Luka seperti di Pilkada DKI

Kompas.com - 02/11/2017, 06:27 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie berharap, penyelenggaran Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019 tidak diwarnai isu SARA.

Ia mengakui, sulit untuk mencegah merebaknya isu SARA pada tahun politik.

Akan tetapi, Jimly meminta pihak penyelenggara pemilu belajar dari penyelenggaraan Pilkada DKI 2017.

"Mudah-mudahan saja semua kepala daerah sekarang, KPU, dan Bawaslu belajar dari kasus DKI. Belajar supaya jangan sampai isu sara mendominasi, walaupun kadang-kadang sulit. Dalam arti menyangkut perkembangan kematangan demokrasi kita," ujar Jimly, saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2017).

Baca juga: PBNU Minta Jokowi Tak Tebang Pilih Berantas Ujaran Kebencian

Jimly mengatakan, sulit membayangkan isu SARA tidak lagi digunakan untuk kepentingan politik.

Dia membandingkan situasi di Indonesia dengan masa awal terpilihnya Presiden Amerika Serikat Barrack Obama yang juga diramaikan dengan kampanye hitam.

Menurut Jimly, politisasi isu SARA berdampak buruk terhadap budaya berpolitik.

Seharusnya, berpolitik tetap mengutamakan integritas dan berkebudayaan.

Oleh karena itu, dia mengimbau kepada pimpinan partai politik agar menghindari isu SARA menjelang tahun politik.

"Saya sebagai Ketua Umum ICMI mengimbau bahwa jangan digembar-gemborkan (isu SARA) karena itu menimbulkan luka budaya, budaya politik kita, menimbulkan luka seperti kasus Pilkada DKI itu. Bukan lagi soal siapa kalah siapa menang, tapi lukanya ini makan waktu untuk penyembuhan. Maka marilah kita berpolitik dengan santun dan berbudaya, berdemokrasi harus dengan integritas dan berkebudayaan," kata Jimly.

Kompas TV Jelang pilkada serentak 2018, Kemendagri menggelar rakornas pilkada ketiga di tahun 2017 bersama dengan pimpinan daerah, KPU dan Bawaslu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com