Kompas.com - 05/09/2017, 14:49 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj di Istana, Selasa (5/9/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINKetua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj di Istana, Selasa (5/9/2017).
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta
hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan, penyebaran ujaran kebencian yang makin marak di media sosial menjadi salah satu yang dibahas saat bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

"Presiden mengharapkan NU mendukung, memerangi hate speech, jaringannya," kata Said Aqil kepada wartawan, seusai pertemuan tertutup dengan Jokowi.

Said Aqil mengatakan, PBNU siap mendukung pemerintah memerangi ujaran kebencian, fitnah, dan kebohongan di dunia maya.

Said Aqil akan meminta jajarannya untuk menangkal berbagai ujaran kebencian yang menyebar di media sosial.

Baca: Agar Pilkada Tak Beraroma Pilpres, Mendagri Harap Ujaran Kebencian Diberi Sanksi

"Banyak sekali anak NU yang sudah pandai, menguasai IT (sama) dengan polisi lah," kata dia.

Said Aqil mengatakan, fitnah dan kebencian jika dibiarkan bisa mengancam keutuhan negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, ia juga mengingatkan agar pemberantasan ujaran kebencian tidak hanya dilakukan terhadap pihak yang menyerang pemerintah.

Said Aqil meminta pemerintah tidak tebang pilih.

"Ya umum sebenarnya, siapapun penyebar fitnah, dari mana, untuk siapa, itu mengancam keutuhan negara. Pokoknya, yang bikin fitnah, berita bohong, harus ditindak," ujar dia.

Baca juga: 
Jelang Tahun Politik, Imparsial Usul Aturan Ujaran Kebencian Direvisi

Selain membahas soal ujaran kebencian, Said Aqil dan Jokowi juga membahas soal kekerasan yang terjadi kepada warga Rohingya di Myanmar.

Selain itu, ada juga pembahasan soal peraturan presiden tentang pendidikan karakter.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X