Isu SARA Dinilai Tak Akan Efektif Jatuhkan Jokowi pada Pilpres 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia) Azyumardi Azra menilai bahwa isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) masih akan terus ramai beredar di media sosial jelang Pilpres 2019.

Hal itu dapat diindikasikan dengan banyaknya berita bohong atau hoaks saat ini, terutama yang menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Dalam Pilpres 2019 yang akan datang, isu-isu seperti itu akan tetap digunakan. Sama seperti pada Pilpres 2014 di mana Jokowi dijadikan sasaran dari sentimen," ujar Azyumardi di sela acara The 6th Action Asia Peacebuilders' Forum, di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017).

Meski demikian Azyumardi berpendapat isu SARA tidak akan mampu menjegal langkah Jokowi pada Pilpres 2019.

(Baca juga: PBNU Minta Jokowi Tak Tebang Pilih Berantas Ujaran Kebencian)

Menurut dia, tidak bisa dipungkiri pemerintah saat ini telah mengupayakan pembangunan di berbagai sektor yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Dia pun mencontohkan pembangunan tol terintegrasi yang sedang dijalankan pemerintah.

"Walau mereka terganggu dengan jalanan macet karena ada konstruksi tapi konstruksi itu kan udah dirasakan. Sehingga waktu pulang mudik kemarin tidak ada lagi Brexit (kemacetan di pintu tol Brebes) kan. Apalagi Lebaran 2018 mendatang. Sebagian besar jalan tol itu sudah tersambung," kata Azyumardi.

"Jadi masyarakat merasakan apa yang sudah dibuat oleh Jokowi. Jadi oleh karena itu saya rasa sangat susah untuk mengalahkan Jokowi meski menggunakan isu agama dan PKI. Itu tidak akan efektif," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengungkapkan bahwa penyebaran ujaran kebencian, propaganda politik dan kampanye hitam melalui dunia maya cenderung meningkat jelas Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

Menurut Wiranto, penyebaran ujaran kebencian, propaganda politik dan kampanye hitam tersebut menjadi alat untuk meraih kekuasaan.

(Baca: Wiranto: Ujaran Kebencian Dijadikan Alat Politik Kekuasaan)

Wiranto menilai meningkatnya suhu politik merupakan hal yang wajar sebab banyak pihak berkontestasi. Para pihak tersebut akan mengupayakan langkah-langkah agar pasangam calon yang diusung dalam pemilu menjadi populer di tengah masyarakat.

Namun seringkali cara-cara yang digunakan tidak terkontrol dengan baik, bahkan melanggar hukum.

"Saya mengatakan hati-hati jangan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang radikal untuk membangun suatu kebencian, membangun kecurigaan, membangun konflik satu dengan yang lain," kata Wiranto.