Anggaran Pilkada 2018 Rp 20 Triliun, Tujuan Efisiensi Dianggap Belum Tercapai

Kompas.com - 29/10/2017, 12:20 WIB
Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng di Jakarta, Sabtu (7/1/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKoordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng di Jakarta, Sabtu (7/1/2017)
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menganggap bahwa tujuan efisiensi anggaran dengan digelarnya Pilkada secara serentak belum tercapai.

Hal itu ia ungkapkan menanggapi anggaran Pilkada serentak 2018 di 171 daerah yang angkanya berpotensi mencapai Rp 20 Triliun. Meski saat ini total anggaran Pilkada mendatang baru mencapai Rp 15,2 triliun.

"Tujuan efisiensi belum tercapai. Terasa sekali beban pemerintah daerah terhadap anggaran Pilkada," kata Robert Endi dihubungi, Minggu (29/10/2017).

Ia mencontohkan bagaimana daerah Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) sudah dipakai ratusan miliar untuk Pilkada dari total anggaran Rp 4 triliun yang ada.

"Sangat terasa. NTT ini korbannya dalam tanda kutip adalah rakyat. Layanan publik yang dikorbankan. Pembangunan tertunda, masyarakat yang menanggung," kata dia.

Baca juga : Bawaslu Diminta Segera Tuntaskan Indeks Kerawanan Pilkada Serentak 2018

Untuk itu menurut Robert Endi, seharusnya pembiayaan Pilkada diubah, tidak lagi dari daerah. Sebab, faktanya hal itu justru mengganggu layanan publik dan pembangunan di daerah.

"Implikasinya ke daerah. Babak belur. Biaya operasional untuk Pilkada membebani," kata dia.

Ia pun menegaskan, sudah semestinya sumber anggaran Pilkada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Harus dikeluarkan ke APBN atau bisa dibantu dari APBN untuk daerah tertentu misal Indonesia Timur. Tapi sampai saat ini belum dirumuskan bagaimana mekanisme itu," kata dia.

Karenanya kata dia, hal itu adalah tantangan yang harus dihadapi ke depan untuk dicari solusinya. "Ini tantangan kita ke depan," ungkap dia.

Baca juga : Anggaran Pilkada 2018 Rp 20 Triliun, Perludem Ingatkan Transparansi Penggunaannya

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X