Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Minta Pilkada Serentak 2018 Tidak Diwarnai Konflik

Kompas.com - 19/10/2017, 21:36 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta agar masyarakat tidak membuat kegaduhan jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018.

Ia mengatakan, jangan sampai peristiwa penting tersebut diwarnai konflik yang mengganggu proses demokrasi serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kita betul-betul imbau, ini adalah pesta demokrasi, jangan sampai berkonflik. Situasi pasti menghangat, biasa, tapi jangan sampai panas. Apalagi terbakar," ujar Tito di kompleks PTIK, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Tito mengatakan, masyarakat hendaknya mendukung aparat untuk mrnjaga situasi agar kondusif selama pilkada. Meski begitu, ia optimistis masyarakat telah belajar dari pengalaman ke belakang dalam menghadapi konflik, terutama gejolak yang muncul jelang Pilkada.

"Di isu sensitif pun masih bisa diatasi dengan baik," kata Tito.

(Baca juga: Kemenkominfo Antisipasi Ujaran Kebencian dan Hoaks Jelang Pilkada 2018)

Untuk menjaga keamanan selama pesta demokrasi, baik Polri maupun TNI membangun hubungan dengan tokoh masyarakat dan agama untuk mendukung situasi Pilkada yang kondusif.

Kerja sama juga dilakukan dengan elemen masyarakat, termasuk pengawas pemilu yang independen.

"Kita pasti kerja sama dengan banyak stakeholder, mulai dari penyelenggara KPU dan jajarannya, Bawaslu, dan jajaran panwaslu dibawahnya," kata Tito.

(Baca juga: Sejumlah Jenderal Polisi Ingin Ikut Pilkada, Apa Dampaknya bagi Polri?)

Sementara itu, untuk operasi pengamanan, Tito memerintahkan setiap satuan wilayah untuk membuat rencana kerja. Masing-masing satuan wilayah, termasuk Mabes Polri, juga dipersiapkan untuk mem-back up satuan di bawahnya.

Tito mengatakan, ada sejumlah daerah yang akan jadi perhatian Polri berdasarkan peta kerawanan.

"Saya memberi catatan ke daerah tertentu seperti Jawa Barat, Jawa Temgah, Jawa Timur, saya berikan atensi. Kemudian Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua ini jadi perhatian utama saya," kata Tito.

Kompas TV Jokowi Ajak TNI-Polri Amankan Pilkada & Pilpres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com