Prihatin Fenomena Pilkada DKI, KPU Atur soal Isu SARA dalam Dua Peraturan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengantisipasi berkembangnya isu sentimen suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) dalam Pilkada Serentak 2018.

KPU membuat dua Peraturan KPU sebagai langkah antisipasi merebaknya isu SARA saat Pilkada.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, selain mengeluarkan dua aturan tersebut, KPU juga berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengantisipasi kampanye hitam dan penggunaan isu SARA.

"Jadi tentang merebaknya isu SARA, itu kan kami berkaca dari Pilkada 2017 di DKI. Suka tidak suka, mau tidak mau, itu memprihatinkan kita semua," kata Wahyu, dalam peluncuran slogan KPU 'Pemilih Berdaulat Negara Kuat', di Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Baca: Isu SARA Dinilai Tak Akan Efektif Jatuhkan Jokowi pada Pilpres 2019

"Oleh karena itu, dalam penyusunan PKPU tentang kampanye dan sosialisasi pendidikan masyarakat, (isu) itu menjadi perhatian kami semua," kata Wahyu.

Peraturan pertama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan kedua, PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 17 PKPU 4/2017 menyebutkan, materi kampanye harus menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan masyarakat.

Sementara, pada Pasal 68 (1) disebutkan dalam kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon walikota dan wakil walikota, dan atau partai politik.

Baca juga: PBNU Minta Jokowi Tak Tebang Pilih Berantas Ujaran Kebencian

Adapun, Pasal 29 PKPU 8/2017 mengatur, pelaksanaan sosialisasi pemilihan dengan satu pasangan calon dilarang menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.

"Sasaran sosialisasi pendidikan pemilih adalah (termasuk) warganet. Jadi, dalam kuncinya, kami memerangi hoaks, memerangi fitnah, dan mengajak masyarakat untuk mencerna informasi dengan bijak. Tidak semua informasi di media sosial bisa dipertanggungjawabkan," kata Wahyu.

Melalui petunjuk teknis, KPU juga telah menginstruksikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk membentuk tim media sosial dengan berbagai akun.

"Kami memanfaatkan Facebook, Twitter, dan sebagainya untuk senantiasa memberikan informasi dan pesan-pesan kunci lain dalam rangka mengedukasi pemilih, agar dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri, bebas dari berita fitnah dan menjauhkan diri dari isu SARA yang dikemudikan," papar Wahyu.