Prihatin Fenomena Pilkada DKI, KPU Atur soal Isu SARA dalam Dua Peraturan

Kompas.com - 27/10/2017, 22:22 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, di Media Center Gedung KPU Pusat, Jl. Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (27/10/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, di Media Center Gedung KPU Pusat, Jl. Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (27/10/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mengantisipasi berkembangnya isu sentimen suku, agama, ras, dan antar-golongan ( SARA) dalam Pilkada Serentak 2018.

KPU membuat dua Peraturan KPU sebagai langkah antisipasi merebaknya isu SARA saat Pilkada.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, selain mengeluarkan dua aturan tersebut, KPU juga berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengantisipasi kampanye hitam dan penggunaan isu SARA.

"Jadi tentang merebaknya isu SARA, itu kan kami berkaca dari Pilkada 2017 di DKI. Suka tidak suka, mau tidak mau, itu memprihatinkan kita semua," kata Wahyu, dalam peluncuran slogan KPU 'Pemilih Berdaulat Negara Kuat', di Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Baca: Isu SARA Dinilai Tak Akan Efektif Jatuhkan Jokowi pada Pilpres 2019

"Oleh karena itu, dalam penyusunan PKPU tentang kampanye dan sosialisasi pendidikan masyarakat, (isu) itu menjadi perhatian kami semua," kata Wahyu.

Peraturan pertama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan kedua, PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 17 PKPU 4/2017 menyebutkan, materi kampanye harus menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan masyarakat.

Sementara, pada Pasal 68 (1) disebutkan dalam kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon walikota dan wakil walikota, dan atau partai politik.

Baca juga: PBNU Minta Jokowi Tak Tebang Pilih Berantas Ujaran Kebencian

Adapun, Pasal 29 PKPU 8/2017 mengatur, pelaksanaan sosialisasi pemilihan dengan satu pasangan calon dilarang menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.

"Sasaran sosialisasi pendidikan pemilih adalah (termasuk) warganet. Jadi, dalam kuncinya, kami memerangi hoaks, memerangi fitnah, dan mengajak masyarakat untuk mencerna informasi dengan bijak. Tidak semua informasi di media sosial bisa dipertanggungjawabkan," kata Wahyu.

Melalui petunjuk teknis, KPU juga telah menginstruksikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk membentuk tim media sosial dengan berbagai akun.

"Kami memanfaatkan Facebook, Twitter, dan sebagainya untuk senantiasa memberikan informasi dan pesan-pesan kunci lain dalam rangka mengedukasi pemilih, agar dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri, bebas dari berita fitnah dan menjauhkan diri dari isu SARA yang dikemudikan," papar Wahyu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSBB Resmi Berlaku di Jakarta, Anggota Komisi IX DPR MInta 4 Hal Ini Diperhatikan

PSBB Resmi Berlaku di Jakarta, Anggota Komisi IX DPR MInta 4 Hal Ini Diperhatikan

Nasional
Jokowi: 3,7 Juta Keluarga di Jabodetabek Akan Dapat Bansos

Jokowi: 3,7 Juta Keluarga di Jabodetabek Akan Dapat Bansos

Nasional
Ditipu Penumpang, Mulyono Pilih Memaafkan, Ini Ceritanya Selama Perjalanan Purwokerto-Solo

Ditipu Penumpang, Mulyono Pilih Memaafkan, Ini Ceritanya Selama Perjalanan Purwokerto-Solo

Nasional
Ketika Wakil Ketua Komisi III DPR Digantikan Loyalis Zulkifli Hasan

Ketika Wakil Ketua Komisi III DPR Digantikan Loyalis Zulkifli Hasan

Nasional
BNPB: Data Pasien Covid-19 yang Dikirim ke WHO Dilengkapi Usia dan Jenis Kelamin

BNPB: Data Pasien Covid-19 yang Dikirim ke WHO Dilengkapi Usia dan Jenis Kelamin

Nasional
KPK Panggil Seorang Jaksa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

KPK Panggil Seorang Jaksa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

Nasional
BNPB Sebut Data Covid-19 Antara Kemenkes dan Pemda Tak Sama Bukan Masalah

BNPB Sebut Data Covid-19 Antara Kemenkes dan Pemda Tak Sama Bukan Masalah

Nasional
Riza Patria Jadi Wagub DKI Jakarta, PKS: Ini Realitas Politik Nasional

Riza Patria Jadi Wagub DKI Jakarta, PKS: Ini Realitas Politik Nasional

Nasional
Atasi Covid-19, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Ingin Lepas Tangan

Atasi Covid-19, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Ingin Lepas Tangan

Nasional
Pulang dari Malaysia Lewat Jalur Tikus, 20 TKI Ilegal Diamankan di Sumatera Utara

Pulang dari Malaysia Lewat Jalur Tikus, 20 TKI Ilegal Diamankan di Sumatera Utara

Nasional
Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Nasional
Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Nasional
Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Nasional
Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X