Isu SARA Dinilai Tak Akan Efektif Jatuhkan Jokowi pada Pilpres 2019

Kompas.com - 16/10/2017, 22:33 WIB
Presiden The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia) Azyumardi Azra saat ditemui di sela-sela acara The 6th Action Asia Peacebuilders Forum, di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPresiden The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia) Azyumardi Azra saat ditemui di sela-sela acara The 6th Action Asia Peacebuilders Forum, di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia) Azyumardi Azra menilai bahwa isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) masih akan terus ramai beredar di media sosial jelang Pilpres 2019.

Hal itu dapat diindikasikan dengan banyaknya berita bohong atau hoaks saat ini, terutama yang menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Dalam Pilpres 2019 yang akan datang, isu-isu seperti itu akan tetap digunakan. Sama seperti pada Pilpres 2014 di mana Jokowi dijadikan sasaran dari sentimen," ujar Azyumardi di sela acara The 6th Action Asia Peacebuilders' Forum, di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017).

Meski demikian Azyumardi berpendapat isu SARA tidak akan mampu menjegal langkah Jokowi pada Pilpres 2019.

(Baca juga: PBNU Minta Jokowi Tak Tebang Pilih Berantas Ujaran Kebencian)

Menurut dia, tidak bisa dipungkiri pemerintah saat ini telah mengupayakan pembangunan di berbagai sektor yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Dia pun mencontohkan pembangunan tol terintegrasi yang sedang dijalankan pemerintah.

"Walau mereka terganggu dengan jalanan macet karena ada konstruksi tapi konstruksi itu kan udah dirasakan. Sehingga waktu pulang mudik kemarin tidak ada lagi Brexit (kemacetan di pintu tol Brebes) kan. Apalagi Lebaran 2018 mendatang. Sebagian besar jalan tol itu sudah tersambung," kata Azyumardi.

"Jadi masyarakat merasakan apa yang sudah dibuat oleh Jokowi. Jadi oleh karena itu saya rasa sangat susah untuk mengalahkan Jokowi meski menggunakan isu agama dan PKI. Itu tidak akan efektif," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengungkapkan bahwa penyebaran ujaran kebencian, propaganda politik dan kampanye hitam melalui dunia maya cenderung meningkat jelas Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

Menurut Wiranto, penyebaran ujaran kebencian, propaganda politik dan kampanye hitam tersebut menjadi alat untuk meraih kekuasaan.

(Baca: Wiranto: Ujaran Kebencian Dijadikan Alat Politik Kekuasaan)

Wiranto menilai meningkatnya suhu politik merupakan hal yang wajar sebab banyak pihak berkontestasi. Para pihak tersebut akan mengupayakan langkah-langkah agar pasangam calon yang diusung dalam pemilu menjadi populer di tengah masyarakat.

Namun seringkali cara-cara yang digunakan tidak terkontrol dengan baik, bahkan melanggar hukum.

"Saya mengatakan hati-hati jangan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang radikal untuk membangun suatu kebencian, membangun kecurigaan, membangun konflik satu dengan yang lain," kata Wiranto.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

Nasional
Ini Rincian Distribusi APD dari Pemerintah untuk 5 Provinsi di Pulau Jawa

Ini Rincian Distribusi APD dari Pemerintah untuk 5 Provinsi di Pulau Jawa

Nasional
Pemerintah Gelontorkan Rp 405 Triliun untuk Atasi Corona, Mensos: Bentuk Negara Hadir

Pemerintah Gelontorkan Rp 405 Triliun untuk Atasi Corona, Mensos: Bentuk Negara Hadir

Nasional
UPDATE: Tambah 9 Orang, Total 112 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE: Tambah 9 Orang, Total 112 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
Situasi Mengkhawatirkan akibat Covid-19, Anies Surati Kemenkes untuk Tetapkan PSBB

Situasi Mengkhawatirkan akibat Covid-19, Anies Surati Kemenkes untuk Tetapkan PSBB

Nasional
Anies Sebut Sudah Laksanakan PSBB, Wapres: Berdampak atau Belum?

Anies Sebut Sudah Laksanakan PSBB, Wapres: Berdampak atau Belum?

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Sekarang Kita Semua Harus Menanggalkan Ego Sektoral

Gugus Tugas Covid-19: Sekarang Kita Semua Harus Menanggalkan Ego Sektoral

Nasional
Pemerintah Didorong Tingkatkan Kapasitas Lab Tes Covid-19

Pemerintah Didorong Tingkatkan Kapasitas Lab Tes Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 170 Orang, Bertambah 13

UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 170 Orang, Bertambah 13

Nasional
Yasonna Usul Bebaskan Koruptor karena Covid-19, YLBHI: Ibarat Merampok Saat Bencana

Yasonna Usul Bebaskan Koruptor karena Covid-19, YLBHI: Ibarat Merampok Saat Bencana

Nasional
UPDATE: Tambah 113, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Ada 1.790 Pasien

UPDATE: Tambah 113, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Ada 1.790 Pasien

Nasional
Menkeu Serahkan Perppu Tentang Stabilitas Sistem Keuangan ke DPR

Menkeu Serahkan Perppu Tentang Stabilitas Sistem Keuangan ke DPR

Nasional
Paripurna DPR Pembacaan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja, Hadir Anggota Fisik 31 dan Virtual 278

Paripurna DPR Pembacaan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja, Hadir Anggota Fisik 31 dan Virtual 278

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Tolak Usul Yasonna Bebaskan Koruptor karena Covid-19

Presiden Jokowi Diminta Tolak Usul Yasonna Bebaskan Koruptor karena Covid-19

Nasional
Jokowi Diminta Tarik Surpres Omnibus Law Cipta Kerja jika Mau Serius Atasi Covid-19

Jokowi Diminta Tarik Surpres Omnibus Law Cipta Kerja jika Mau Serius Atasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X