Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rakor Pilkada 2018, Kemendagri Paparkan Potensi Konflik di 171 Daerah

Kompas.com - 23/10/2017, 11:47 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di hotel Kartika Chandra Jakarta, Senin, (23/10/2017).

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono, dalam sambutannya mengatakan bahwa ada sejumlah hal yang patut diwaspadai saat berlangsungnya pilkada di 171 daerah mendatang.

"Rujukan indeks kerawanan pilkada menjadi salah satu parameter dalam mewaspadai daerah yang rawan gangguan, kelompok separatis dan rawan konflik," kata Sumarsono.

Ia pun mengungkapkan risiko-risiko yang perlu diantisipasi. Pertama risiko umum, adanya faktor gangguan alam seperti cuaca buruk, gunung meletus, gempa bumi, banjir dan lainnya.

"Sedangkan faktor keamanan adalah terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa, konflik komunal," kata dia.

Kedua, faktor politik hukum. Daftar pemilih tetap (DPT) yang belum selesai dianggap berpotensi menjadi masalah. Ini termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal cuti kampanye bagi petahana.

"Lainnya gambaran distribusi logistik, rendahnya paritsipasi, netralitas penyelenggara. Juga kemungkinan adanya intervensi asing yang merugikan kepentingan Indonesia," ucap Sumarsono.

(Baca juga: Kapolri Minta Pilkada Serentak 2018 Tidak Diwarnai Konflik)

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa ada risiko dalam tiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.

Pertama, tahapan pendaftaran pasangan calon. Tahapan tersebut potensial adanya konflik kepengurusan partai politik dan dukungan e-KTP bagi calon perseorangan.

Kedua, tahapan distribusi logistik pilkada. Dalam tahap ini, berisiko adanya keterlambatan distribusi logistik tiba di TPS.

"Ada juga potensi atau upaya pencurian, upaya sabotase logistik pilkada dan lainnya," kata Sumarsono.

(Baca juga: Kemenhub Siap Dukung KPU untuk Distribusi Logistik Pilkada 2018)

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Nasional
Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Nasional
Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Nasional
Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

Nasional
Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Nasional
Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Nasional
Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Nasional
Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Nasional
Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Nasional
Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Nasional
KPK Periksa Pengusaha Zahir Ali Jadi Saksi Kasus Pengadaan Lahan Rorotan

KPK Periksa Pengusaha Zahir Ali Jadi Saksi Kasus Pengadaan Lahan Rorotan

Nasional
Kominfo Masih Berupaya Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional yang Bikin Layanan Imigrasi Terganggu

Kominfo Masih Berupaya Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional yang Bikin Layanan Imigrasi Terganggu

Nasional
Bulog Mau Akuisisi Sumber Beras Kamboja, Mentan Minta Optimalkan Potensi Domestik

Bulog Mau Akuisisi Sumber Beras Kamboja, Mentan Minta Optimalkan Potensi Domestik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com