Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Minta Pilkada Serentak 2018 Tidak Diwarnai Konflik

Kompas.com - 19/10/2017, 21:36 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta agar masyarakat tidak membuat kegaduhan jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018.

Ia mengatakan, jangan sampai peristiwa penting tersebut diwarnai konflik yang mengganggu proses demokrasi serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kita betul-betul imbau, ini adalah pesta demokrasi, jangan sampai berkonflik. Situasi pasti menghangat, biasa, tapi jangan sampai panas. Apalagi terbakar," ujar Tito di kompleks PTIK, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Tito mengatakan, masyarakat hendaknya mendukung aparat untuk mrnjaga situasi agar kondusif selama pilkada. Meski begitu, ia optimistis masyarakat telah belajar dari pengalaman ke belakang dalam menghadapi konflik, terutama gejolak yang muncul jelang Pilkada.

"Di isu sensitif pun masih bisa diatasi dengan baik," kata Tito.

(Baca juga: Kemenkominfo Antisipasi Ujaran Kebencian dan Hoaks Jelang Pilkada 2018)

Untuk menjaga keamanan selama pesta demokrasi, baik Polri maupun TNI membangun hubungan dengan tokoh masyarakat dan agama untuk mendukung situasi Pilkada yang kondusif.

Kerja sama juga dilakukan dengan elemen masyarakat, termasuk pengawas pemilu yang independen.

"Kita pasti kerja sama dengan banyak stakeholder, mulai dari penyelenggara KPU dan jajarannya, Bawaslu, dan jajaran panwaslu dibawahnya," kata Tito.

(Baca juga: Sejumlah Jenderal Polisi Ingin Ikut Pilkada, Apa Dampaknya bagi Polri?)

Sementara itu, untuk operasi pengamanan, Tito memerintahkan setiap satuan wilayah untuk membuat rencana kerja. Masing-masing satuan wilayah, termasuk Mabes Polri, juga dipersiapkan untuk mem-back up satuan di bawahnya.

Tito mengatakan, ada sejumlah daerah yang akan jadi perhatian Polri berdasarkan peta kerawanan.

"Saya memberi catatan ke daerah tertentu seperti Jawa Barat, Jawa Temgah, Jawa Timur, saya berikan atensi. Kemudian Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua ini jadi perhatian utama saya," kata Tito.

Kompas TV Jokowi Ajak TNI-Polri Amankan Pilkada & Pilpres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com