Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rakor Pilkada 2018, Kemendagri Paparkan Potensi Konflik di 171 Daerah

Kompas.com - 23/10/2017, 11:47 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

Ketiga, tahapan kampanye. Adanya potensi konflik, protes parpol ke penyelenggara sampai adanya bentrok massa pendukung yang berujung pada perusakan alat peraga kampanye (APK) dan lainnya.

Keempat, tahapan masa tenang kampanye pilkada. Dalam tahapan ini potensial terjadi money politic dan kampanye hitam, sabotase, ancaman penculikan serta kampanye golongan putih (golput) untuk tidak memilih.

Kelima, tahapan pemungutan suara. Praktek money politic masih potensial terjadi, termasuk juga kerusuhan dan keributan di TPS serta ancaman terorisme dan sabotase.

Keenam, tahapan penghitungan suara. Di mana berpotensi adanya protes hasil penghitungan, penggelembungan hasil penghitungan suara, mengulur-ulur waktu penghitungan suara hingga tindak kekerasan dan perusakan.

"Ini belum terjadi tapi perlu diantisipasi, ini hanya perhitungan risiko," ujar Sumarsono.

Terakhir yakni tahapan penetapan pemenang pilkada. Dalam tahap ini berpotensi terjadinya unjuk rasa yang diikuti perusakan dan bentrokan massa akan penolakan penghitungan suara.

"Semua itu mudah-mudahan tidak terjadi. Semua bisa aman, nyaman dan damai, namun tidak ada salahnya dari segi pengaman diantisipasi," tutur Sumarsono.

(Baca juga: Kata Tjahjo, Konflik Pasca-pilkada Terjadi karena Masyarakat Kurang Paham Aturan)

Tujuan rakor

Adapun Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda Kemendagri, Akmal Malik Piliang mengatakan, rakor bertujuan untuk menguatkan koordinasi dan konsolidasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan penyelenggara pilkada serta pihak terkait.

"Ini agar bersinergi dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing khususnya dalam menjamin terakomodasinya hak konstitusi masyarakat," kata Akmal.

Tak hanya itu, menurut Akmal, rakor tersebut juga dalam rangka untuk menjamin dukungan anggaran dari pemda, cipta kondisi keamanan dan ketertiban serta mewujudkan netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Termasuk hal-hal strategis lainnya yang melingkupi Pilkada 2018," ujar dia.

Usai rakor ini kata Akmal, pihaknya juga akan menggelar rakor teknis pelaksanaan persiapan Pilkada Serentak 2018 dalam waktu dekat.

"Nantinya akan dihadirkan pihak-pihak terkait seperti pemda, penyelenggara pilkada dan Forkompinda untuk memastikan kesiapan teknis pelaksanaan Pilkada Serentak 2018," ujar dia.

Rakor ini kurang lebih diikuti 600 peserta meliputi gubernur, bupati dan wali kota daerah peserta pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan kabupaten/kota, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi, dan kabupaten/kota.

Kompas TV Jokowi Ajak TNI-Polri Amankan Pilkada & Pilpres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

Nasional
Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Nasional
Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Nasional
Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Nasional
Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Nasional
Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Nasional
Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

Nasional
Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Nasional
Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Nasional
Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Nasional
Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Nasional
Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Nasional
Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com