Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhub Siap Dukung KPU untuk Distribusi Logistik Pilkada 2018

Kompas.com - 20/10/2017, 09:21 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan RI siap mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam penyaluran logistik Pilkada Serentak 2018.

"Kita bisa bekerja sama dengan baik dan akan kami lakukan dengan baik," ujar Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi di Menara Kompas, Jakarta, Kamis malam (19/10/2017).

Apalagi, kata Budi, konektivitas dunia perhubungan di dalam negeri sudah semakin membaik.

"Ya saya pikir kita akan proaktif melakukan itu. Karena praktis memang distribusi, dan aksesibilitas dan kapasitas dari dunia perhubungan relatif sudah meningkat dengan baik," ujar dia.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menyambut baik dukungan dari Kemenhub tersebut. Ia mengakui, selama ini masalah distribusi logistik menjadi salah satu tahapan penting Pilkada.

"Kami tidak bisa sendirian kan menjalankan seluruh proses tahapan Pilkada termasuk bagian terpenting adalah mengirim logistik. Kalau tidak ada logistiknya tidak bisa kita mentransfer suara pemilih menjadi kursi," ujar dia.

Oleh karena itu, kata Arief, KPU butuh dukungan dari berbagai pihak untuk kelancaran dan keamanan distribusi logistik Pilkada tersebut.

"Selama ini kita kerjasama dengan semua pihak, dengan Pemerintah daerah, TNI-Polri untuk distribusi logistik. Nah kalau Kemenhub mampu juga mendukung kita tentu kamu akan sangat senang," kata Arief.

Kompas TV Pengumuman calon yang diusung PDI Perjuangan berlangsung di Kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat, Minggu 15/10.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com