Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Diam-diam Pak Jokowi Menikmati Manuver Panglima TNI"

Kompas.com - 20/10/2017, 20:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo yang tidak memberi peringatan kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Padahal, Jenderal Gatot dinilai sudah berkali-kali melakukan sejumlah manuver politik yang bisa jadi merugikan citra pemerintah.

"Meskipun sempat manuver ke sana ke mari, Pak Jokowi tak memecatnya sebagai Panglima TNI. Artinya, secara diam-diam Pak Jokowi menikmati manuver politik dari Panglima TNI," kata Burhanuddin dalam diskusi "Siapa Cawapres Jokowi?" yang digelar relawan Projo di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).

Terakhir, pernyataan Gatot mengenai adanya institusi non militer yang membeli senjata menimbulkan polemik dan kegaduhan di publik.

Namun, menurut Burhan, berbagai manuver yang dilakukan Panglima TNI tersebut justru menguntungkan Jokowi.

(Baca juga: Politisi PKS Duga Manuver Politik Panglima Dapat Restu Presiden)

Secara langsung, Burhan melanjutkan, manuver yang dilakukan Gatot memang menaikkan elektabilitas Gatot untuk Pilpres 2019. Namun, secara tidak langsung, apabila Jokowi memutuskan menggandeng Gatot, maka elektabilitasnya juga akan ikut menanjak.

Burhan menilai, Gatot bisa menggerus elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, satu-satunya pesaing terberat Jokowi saat ini. Sebab, Gatot dan Prabowo sama-sama berlatar belakang militer dan sama-sama didukung basis pemilih Muslim.

"Mungkin Pak Jokowi sadar manuver itu menambah suara Pak Jokowi di 2019. Karena basis suara yang ditarik Gatot bukan dari basis yang sama yang dimiliki Pak Jokowi," kata Burhan.

Apalagi, Burhan menilai loyalitas Gatot kepada Jokowi saat ini tidak perlu diragukan. Dalam berbagai kesempatan, Gatot bahkan menyatakan bahwa atasannya adalah Jokowi, bukan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu atau Menteri koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

"Pak Gatot itu loyalitasnya hanya ke Pak Jokowi," ucap Burhan.

(Baca juga: "Gatot Nurmantyo Bisa Gerus Suara Prabowo jika Jadi Cawapres Jokowi")

Kompas TV Panglima TNI berpesan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh provokasi berkedok agama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com