Sri Mulyani Enggan Komentar soal Anggaran Densus Tipikor

Kompas.com - 20/10/2017, 05:05 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pengarahan saat pelantikan pejabat eselon satu Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (28/7/2017). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengangkat pimpinan tinggi madya yakni Luky Alfirman sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara menggantikan Astera Primanto Bhakti, dan Arif Baharudin sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Bidang Keuangan dan Pasar Modal menggantikan Isa Rachmatawarta. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pengarahan saat pelantikan pejabat eselon satu Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (28/7/2017). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengangkat pimpinan tinggi madya yakni Luky Alfirman sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara menggantikan Astera Primanto Bhakti, dan Arif Baharudin sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Bidang Keuangan dan Pasar Modal menggantikan Isa Rachmatawarta.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan berkomentar saat ditanya anggaran Detasemen Khusua Tindak Pidana Korupsi ( Densus Tipikor). Ia mengaku belum pernah melihat anggaran yang diusulkan Polri dalam pembentukan Densus Tipikor.

"Saya belum lihat. Nanti kalau sudah ada saya sampaikan ya," kata Ani, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Saat ditanya apakah dirinya diundang dalam rapat terbatas yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo soal pembentukan Densus Tipikor, ia meminta wartawan menanyakannya ke Istana Kepresidenan.

"Kita enggak pakai kira-kira. Nanti kita lihat aja prosesnya. Nanti tanyakan kepada Istana saja," ujar dia.


Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyampaikan, total anggaran untuk membentuk Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Polri mencapai sekitar Rp 2,6 triliun.

(Baca: Kapolri: Butuh Rp 2,6 Triliun untuk Bentuk Densus Tipikor)

Hal itu disampaikan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kamis (12/10/2017).

"Mohon dukungan pada saat nanti rapat dengan pemerintah untuk pemenuhan anggaran sarana prasarana," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Tito merinci, anggaran tersebut termasuk untuk belanja pegawai 3.560 personel sekitar Rp 786 miliar, belanja barang sekitar Rp 359 miliar dan belanja modal Rp 1,55 triliun.

"Termasuk pembentukan sistem dan kantor, pengadaan alat-alat untuk lidik, surveillance, penyidikan dan lain-lain. Total semuanya menjadi lebih kurang Rp 2,6 triliun," tuturnya.

(Baca juga: Anggaran Rp 2,6 Triliun Pembentukan Densus Tipikor Polri Dipertanyakan)

Hal ini, kata Kapolri, juga telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo sekitar dua bulan lalu. Saat itu, Presiden meminta Kapolri memaparkan konsep di rapat terbatas

Kapolri sudah mengajukan surat permohonan untuk menyampaikan paparan yang diikuti kementerian lembaga itu.

"Ini sedang kami tunggu waktunya," kata mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Nasional
SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

Nasional
Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Nasional
Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Nasional
Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Nasional
KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

Nasional
Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Nasional
Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Nasional
Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Nasional
Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Nasional
Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Nasional
Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Nasional
Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X