Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Ingin Reforma Agraria Tidak Seperti Bagi-bagi Lahan

Kompas.com - 09/06/2017, 19:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Pemerintah terus menyempurnakan program reforma agraria. Presiden Joko Widodo ingin program itu tepat sasaran sekaligus efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Di sela blusukan di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat (9/6/2017) Jokowi mengatakan, Menteri Koordinator Perekonomian masih terus menggodok program itu.

"Sebetulnya umumnya sudah. Hanya memang yang kecil-kecil belum," ujar Jokowi.

"Karena apapun, skema program itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan sampai itu hanya kayak bagi-bagi lahan saja ya, bukan begitu," lanjut dia.

(Baca: Mempercepat Reforma Agraria)

Jokowi ingin program reforma agraria yang berbentuk pengelolaan lahan oleh rakyat itu membuat rakyat produktif. Bukan malah ditelantarkan, apalagi lahan itu dijual kembali.

Oleh sebab itu, salah satu faktor yang membuat program tersebut sangat hati-hati dikeluarkan adalah mencari kelompok masyarakat yang potensial dan berdaya agar mampu mengelola tanah tersebut.

(Baca: Pemerintah Siapkan 4,1 Juta Hektare untuk Reforma Agraria)

"Ini yang kita akan mencari kelompok masyarakat, mencari koperasi, mencari pondok pesantren mana yang memiliki visi seperti ini kan juga tidak gampang. Karena memang ada kriteria yang sudah disusun oleh Kemenko Ekonomi sehingga itu yang harus dipenuhi dulu," ujar Jokowi.

Perkiraan Jokowi, sebelum Agustus 2017, pemerintah sudah merilis program tersebut.

Kompas TV Tawuran antar dua kelompok pemuda, Jumat (3/3) dini hari terjadi di Kota Sorong, Papua Barat. Untuk membubarkan dua kelompok pemuda yang bertikai, polisi memberikan tembakan peringatan dan gas air mata. Meski demikian, mereka tak langsung bubar. Massa justru melawan polisi dengan menggunakan batu. Tawuran ini terjadi, menyusul perebutan lahan parkir, di antara dua kelompok pemuda. Dalam peristiwa ini, seorang warga mengalami patah tulang bahu, akibat terkena lemparan batu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com