Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tantangan Jurnalis Meliput Isu Agama di Indonesia

Kompas.com - 18/10/2017, 23:22 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Dominasinya bahkan mencapai lebih dari 80 persen. Meliput isu-isu agama pun menjadi tantangan tersendiri bagi jurnalis di Indonesia.

Irfan Junaidi dari Harian Republika misalnya, yang menyampaikan bahwa medianya memang lahir untuk berkhidmat dengan umat Muslim. Namun, secara posisi, ada spektrum yang tidak sederhana dalam Islam, mulai Islam paling kiri hingga Islam paling kanan.

"Ketika kami coba menempati di tengah, itu benar-benar blur. Kadang kalau di tengah, yang kiri bilang Anda terlalu kanan. Kalau digeser sedikit ke kiri, nanti yang kanan bilang Anda terlalu kiri," kata Irfan dalam konferensi jurnalis agama di Kampus Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Rabu (18/10/2017).

Irfan menambahkan, pemberitaan terhadap agama lainnya tetap dilakukan, meski porsinya tak sebesar Islam.

(Baca juga: Jurnalis Agama Diharapkan Berperan Mempersatukan)

Namun, medianya melakukan pendekatan isu Islami bukan bersifat ritual, tetapi mengambil nilai (value) dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, soal isu kebakaran hutan.

"Itu juga adalah value Islam yang ingin diangkat, karena Islam juga mengajarkan lingkungan dijaga," ujarnya.

Redaksi Republika, kata dia, juga tak hanya diisi oleh pemeluk agama Islam. Pihaknya berupaya agar medianya fokus pada permasalahan kemanusiaan, bukan kepada mayoritas maupun minoritas.

"Sehingga istilah yang ujungnya mendikotomi mayoritas atau minoritas kami coba reduksi supaya tidak memanas-manasi, tidak menebarkan kebencian," kata Irfan.

Tantangan lainnya disampaikan oleh Taufiqurrahman dari The Jakarta Post. Sebagai surat kabar Indonesia yang berbahasa Inggris, ada tekanan tersendiri bagi medianya, karena pembaca The Jakarta Post tak hanya masyarakat Indonesia.

Hal itu memengaruhi redaksi medianya dalam memilah isu-isu agama.

"Kami tidak ingin yang di luar dapat persepsi salah soal Indonesia. Kami berupaya memberitakan secara baik dan proporsional," kata Taufiq.

(Baca juga: Kemenag Nilai Pemberitaan Antar-Agama Belum Berimbang)

Tantangan berbeda dihadapi media online. Iin Yumiyanti dari Detik.com menyampaikan, tuntutan memberitakan yang cepat membuat media online harus tetap selektif dalam memilah pemberitaan.

Ia mencontohkan, pada momentum Pilkada DKI Jakarta, di mana aksi demonstrasi berjilid terus dilaksanakan. Berita hoaks semakin merebak sedangkan kode etik jurnalistik harus tetap diterapkan dengan ketat.

"Bagaimana kami harus membuat berita cepat tapi juga akurat. Di tengah informasi yang seliweran, banyak hoaks," ucap Iin.

Kompas TV Indahnya Potret Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com