Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Klaim Pembangunan Tol di Era Jokowi Lampaui SBY hingga Soeharto

Kompas.com - 18/10/2017, 10:40 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla baru berjalan selama 3 tahun.

Namun, pembangunan jalan tol selama pemerintahan Jokowi-JK diklaim sudah jauh melebihi pembangunan tol selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Angka mengenai perbandingan jalan tol di era Jokowi dan SBY ditampilkan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers 3 tahun Jokowi-JK di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Dalam presentasi yang ditampilkan, pemerintahan Jokowi-JK diklaim telah membangun 568 kilometer jalan tol selama 3 tahun terakhir.

Sementara, 10 tahun era SBY, hanya 212 kilometer jalan tol yang dibangun.

Baca: Di Depan Jokowi, Ganjar Cerita Repotnya Punya Jalan Tol Terindah

Luhut memuji Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono atas capaian ini.

"Ini Pak Menteri PU-Pera paten, enggak banyak omong tau-tau sudah jadi," ujar Luhut.

Dalam presentasi yang ditampilkan Luhut, ada juga pembangunan jalan tol di era Megawati Soekarnoputri sepanjang 34 kilometer, Abdurrahman Wahid 5,5 kilometer, dan Bacharudin Jusuf Habibie 7,2 kilometer. Namun, ketiga pemimpin tersebut menjabat tidak genap 5 tahun.

Sementara, pembangunan jalan tol era Soeharto sepanjang 490 kilometer. Meski menjabat selama 32 tahun, namun panjang jalan tol yang dibangun Soeharto masih kalah dari tol yang telah dibangun Jokowi selama 3 tahun.

Kompas TV Sejak diluncurkan Presiden Jokowi 12 Oktober lalu, jalan Tol Ruas Palembang-Indralaya seksi 1 sudah dilintasi pengendara.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com