Jokowi: Ada yang Tidak Suka Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui tidak semua pihak suka dengan pekerjaan pemberantasan korupsi yang dilakukan penegak hukum.

Namun, dia kembali menegaskan bahwa pemerintahannya terus mendukung pemberantasan korupsi dan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang namanya pemberantasan korupsi pasti ada rakyat semuanya senang, tapi kan ada juga yang tidak suka, dan itu merupakan pekerjaan kita bersama, tidak mungkin kita sendiri-sendiri bekerja menyelesaikan ini," kata Presiden dalam wawancara khusus dengan LKBN Antara menyambut tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/10).

(baca: Lucunya Anggota Dewan Menyalahkan KPK karena Banyak Korupsi di DPR...)

Presiden mengatakan, untuk memberantas korupsi, mental antikorupsi harus dikenalkan sejak dini, kepada anak-anak.

"Kalau kita tidak memulainya dari anak-anak, generasi berikutnya ya tidak akan ada pembaruan apa-apa," kata Jokowi.

Ia juga menegaskan pemerintah tetap mendukung penguatan KPK.

"Saya rasa tidak usah bolak-balik saya sampaikan bahwa kita mendukung penguatan KPK. Konkret sajalah, sebentar lagi saya akan keluarkan perpres (peraturan presiden) atau inpres (instruksi presiden) untuk sisi pencegahan yang saya kira penting sekali, yaitu agar semua kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah harus menyiapkan e-budgeting, e-planning dan e-procurement yang akan saya batasi waktunya dan semuanya harus punya ini," tegas Presiden.

(baca: Banyak Korupsi, DPR Diminta Evaluasi Diri, Bukan Menyalahkan KPK)

Aturan itu sejalan dengan rekomendasi KPK untuk melakukan perbaikan sistem pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mendapat "menu wajib" di tiga sektor.

Sektor tersebut, yaitu pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan layanan publik yang diterapkan melalui e-planning dan e-budgeting atau e-government, pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mandiri, serta pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Itu untuk pencegahan, tapi mengenai penindakan hukum ya silakan mau OTT (Operasi Tangkap Tangan), ada KPK, Saber Pungli sudah kita bentuk," tambah Presiden.

(baca: Soal KPK Vs Pansus Angket, Jokowi Dianggap Lupa Tugas Kepala Negara)

Ia mengakui korupsi masih menjadi pekerjaan rumah pemerintahan yang sudah hampir memasuki tahun keempat pada 20 Oktober 2017 ini.

"Bahwa korupsi ini masih menjadi musuh terbesar kita ya memang pekerjaan besar kita bersama untuk menyelesaikan. Saya kira penegakan hukum harus lebih dipertegas, Saber Pungli juga, hal kecil-kecil juga kita awasi," ungkap Presiden.