Korban First Travel Temui Komisi VIII DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Para korban penipuan agen perjalanan umrah First Travel menemui Komisi VIII DPR untuk meminta bantuan penyelesaian hukum kasus tersebut, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII Noor Achmad. Sejumlah anggota Komisi VIII turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut.

Kuasa hukum korban First Travel Rizki Rahmadiansyah mengatakan, kedatangan mereka ke Komisi VIII untuk mencari alternatif penyelesaian masalah.

Baca: Kasus First Travel, Syahrini dan Vicky Shu Hanya Dikonfirmasi soal Aliran Dana

Ia meminta, setidaknya korban diberangkatkan dengan penjadwalan ulang atau pengembalian uang.

"Karena itu First Travel enggak boleh mati. Itu yang saya minta. Kalau First Travel mati habis perlawanan jemaah. Regulasi ini (penyelenggaraan umrah) parah," kata Rizki kepada para wakil rakyat.

Rizki mengatakan, pihaknya meminta pertanggungjawaban Kementerian Agama selaku pemberi izin operasi untuk First Travel.

Baca: Periksa Syahrini dalam Kasus First Travel, Ini yang Disasar Polisi

Ia menyesalkan pernyataan petinggi Kementerian Agama yang justru menyalahkan korban yang memilih agen perjalanan First Travel karena berbiaya murah dan mencurigakan.

"Intinya kedatangan kami ini soal tindak lanjut Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan mendesak pejabat Kementerian Agama yang justru menyalahkan korban untuk minta maaf secara terbuka," lanjut Rizki.