Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Sidang E-KTP, Gamawan Akui Beberapa Kali Bertemu Ade Komarudin

Kompas.com - 09/10/2017, 16:09 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi pertemuan antara mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dengan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ade Komarudin.

Hal itu dikonfirmasi jaksa saat Gamawan bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/10/2017). Dia bersaksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

"Saya kenal, pada 2013 dia jabat apa saya lupa. Tapi dia anggota DPR dari  Golkar," ujar Gamawan.

Jaksa KPK kemudian menanyakan, apakah pernah bertemu Ade Komarudin alias Akom pada akhir 2013. Gamawan mengakui pertemuan itu.

Baca: Sering Ditanya soal Uang E-KTP, Gamawan Selalu Kantongi Kuitansi

Menurut Gamawan, Akom pernah berkunjung ke kediamannya saat Lebaran. Selain itu, Akom pernah hadir saat Gamawan melakukan sosialisasi proyek e-KTP di Bekasi.

Gamawan juga mengakui pernah bertemu dengan Akom di Restoran Korea di belakang Kompleks Perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Saat itu, dia diundang oleh Akom.

Menurut Gamawan, pertemuannya di restoran dihadiri juga oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman.

"Itu sekitar akhir 2014 atau awal 2015. Saya tidak tahu kenapa ada Irman, mungkin dia (Akom) kenal juga sama Irman," kata Gamawan.

Gamawan mengatakan, dalam pertemuan itu Akom hanya berbicara seputar keluhan masalah di internal Partai Golkar.

Baca: Gamawan Fauzi Disebut Terima Honor dari Uang Proyek E-KTP

Menurut Gamawan, kemungkinan dia dianggap orang yang dekat dengan Presiden.

Gamawan mengatakan, dalam pertemuan itu tidak ada pembicaraan seputar proyek e-KTP. Sebab, Akom tidak memiliki keterkaitan dengan Kemendagri.

"Enggak ada soal e-KTP, dia kan bukan Komisi II DPR," kata Gamawan.

Dalam putusan terhadap dua terdakwa mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto,  majelis hakim meyakini bahwa proyek e-KTP telah menguntungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi.

Halaman:


Terkini Lainnya

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com