Kompas.com - 08/10/2017, 12:37 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sementara waktu akan menunda proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Alasannya, PPP saat ini tengah berkonsentrasi dalam pendaftaran sebagai parpol peserta Pemilu 2019.

"PPP untuk sementara waktu menunda proses Pilkada karena fokus pada pendaftaran peserta pemilu 2019," ujar Wakil Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu DPP PPP, M Qoyum Abdul Jabbar dalam Keterangan tertulisnya, Minggu (8/10/2017).

Menurut Qoyum, saat ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP tengah mengevaluasi kinerja Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) selama proses pendaftaran parpol peserta pemilu.

Bagi DPC dan DPW yang ikut Pilkada, kata Qoyum, diharuskan menyelesaikan kelengkapan persyaratan pendaftaran.

"Jika tidak bisa melengkapi, maka SK Pilkada tidak diberikan," ujarnya.

(Baca: Parpol Tak Bisa Ikut Pemilu 2019, jika Data Sipol Tak Lengkap)

Beberapa DPW dan DPC, lanjut Qoyum, masih belum melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran parpol.  Maka waktu yang tersisa 10 hari akan dimaksimalkan untuk kelengkapan dokumen persyaratan pemilu 2019.

DPP PPP pun akan memaksimalkan waktu yang tersisa sekitar 10 hari lagi untuk melengkapi berbagai dokumen dan persyaratan Pemilu 2019.

"Beberapa DPW dan DPC masih terpantau belum melengkapi seluruh dokumen persyaratan pendaftaran parpol," kata Qoyum.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Viryan mengingatkan agar partai politik mengikuti mekanisme yang ada agar bisa mendaftar sebagai calon peserta Pemilu serentak 2019 mendatang.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kasus Brigdir J, Seskab: Presiden Harap Cepat Selesai Supaya Citra Polri Tak Babak Belur

Soal Kasus Brigdir J, Seskab: Presiden Harap Cepat Selesai Supaya Citra Polri Tak Babak Belur

Nasional
Dewan Ketahanan Nasional Usul ke Jokowi, Ganti Nama Jadi Dewan Keamanan Nasional

Dewan Ketahanan Nasional Usul ke Jokowi, Ganti Nama Jadi Dewan Keamanan Nasional

Nasional
Mahfud Nilai Pengusutan Kasus Brigadir J Bisa Jangkau Auktor Intelektualis

Mahfud Nilai Pengusutan Kasus Brigadir J Bisa Jangkau Auktor Intelektualis

Nasional
Mahfud Sebut Sudah Ada 3 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Mahfud Sebut Sudah Ada 3 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Tersangka Kasus Brigadir J Disebut Bertambah, Kabareskrim: Tunggu Pengumuman Kapolri

Tersangka Kasus Brigadir J Disebut Bertambah, Kabareskrim: Tunggu Pengumuman Kapolri

Nasional
Hari Ini, 3.243 Jemaah Haji dari 6 Debarkasi Pulang ke Indonesia

Hari Ini, 3.243 Jemaah Haji dari 6 Debarkasi Pulang ke Indonesia

Nasional
Kompolnas: Jika Ambil CCTV untuk Hambat Penyidikan Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo Bisa Dipidana

Kompolnas: Jika Ambil CCTV untuk Hambat Penyidikan Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo Bisa Dipidana

Nasional
Soal Kasus Brigadir J, Mahfud: Semua yang Diskenariokan Sekarang Sudah Terbalik

Soal Kasus Brigadir J, Mahfud: Semua yang Diskenariokan Sekarang Sudah Terbalik

Nasional
Kemenkes Belum Terbitkan Aturan Pelaksanaan 'Booster' Usia 16-17 Tahun, Ini Alasannya

Kemenkes Belum Terbitkan Aturan Pelaksanaan "Booster" Usia 16-17 Tahun, Ini Alasannya

Nasional
Komnas HAM dan Komnas Perempuan Dalami Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo

Komnas HAM dan Komnas Perempuan Dalami Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo

Nasional
Pasal RKHUP soal Penghinaan Presiden Dikhawatirkan Hambat Kerja Pers, Dewan Pers Bakal Sosialisasi Usul Perbaikan ke Semua Fraksi DPR

Pasal RKHUP soal Penghinaan Presiden Dikhawatirkan Hambat Kerja Pers, Dewan Pers Bakal Sosialisasi Usul Perbaikan ke Semua Fraksi DPR

Nasional
Beri Wejangan ke Ibu Hamil, Megawati: 'Please', Jangan Cengeng...

Beri Wejangan ke Ibu Hamil, Megawati: "Please", Jangan Cengeng...

Nasional
Kasus Penembakan Brigadir J, Mahfud: Yang Dilakukan Kapolri Tidak Jelek Banget

Kasus Penembakan Brigadir J, Mahfud: Yang Dilakukan Kapolri Tidak Jelek Banget

Nasional
Kisah Foto Proklamasi 17 Agustus 1945 yang Sempat Dikubur di Kebun

Kisah Foto Proklamasi 17 Agustus 1945 yang Sempat Dikubur di Kebun

Nasional
Jokowi Panggil Kapolri dan Panglima TNI ke Istana, Bahas Apa?

Jokowi Panggil Kapolri dan Panglima TNI ke Istana, Bahas Apa?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.