Melepas dan Menahan Partai Politik Peserta Pemilu

Kompas.com - 06/10/2017, 17:14 WIB
Logo dan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2014 terpasang di lobi Gedung RRI, Jakarta, Rabu (26/2/2014). Komisi Penyiaran Indonesia diminta tegas dalam menindak pelanggaran dalam peraturan siaran kampanye yang beberapa waktu terakhir kerap terjadi. KOMPAS/HERU SRI KUMOROLogo dan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2014 terpasang di lobi Gedung RRI, Jakarta, Rabu (26/2/2014). Komisi Penyiaran Indonesia diminta tegas dalam menindak pelanggaran dalam peraturan siaran kampanye yang beberapa waktu terakhir kerap terjadi.
EditorAmir Sodikin

KESIBUKAN Pemilu 2019 sudah dimulai. Sejak Selasa (3/10/2017) hingga Senin (16/10/2017), KPU membuka pendaftaran partai politik peserta pemilu. Inilah tahapan pertama dari 11 tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017).

UU No 7/2017 mengatur dua pemilu: pemilu presiden dan pemilu legislatif. Pemilu legislatif adalah pemilu untuk memilih anggota DPD, DPR, DPRD Provisi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sistem pemilu proporsional. Dalam sistem proposional peserta pemilu adalah partai politik.

Partai politik itu bermacam-macam. Dari kacamata hukum, partai politik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat bisa dibedakan atas empat jenis: partai politik masyarakat, partai politik berbadan hukum, partai politik peserta pemilu, dan partai politik parlemen.

Pertama, partai politik masyarakat. Konstitusi menjamin hak setiap warganegara untuk berserikat dan berkumpul.

Baca juga: Pemilu Paling Rumit di Dunia dan Akhirat

Sekelompok warga negara bisa saja berserikat membentuk organisasi. Organisasi yang berbasis keanggotaan dengan tujuan politik tertentu ini biasa disebut ormas. Tetapi sesungguhnya tidak ada larangan untuk menyebut diri partai politik.

Kedua, partai politik berbadan hukum. Inilah organisasi masyarakat yang dibentuk berdasarkan undang-undang partai politik: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No 2/2008) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No 2/2011).

Menurut data Kemenkumham, saat ini terdapat 73 partai politik berbadan hukum.

Ketiga, partai politik peserta pemilu. Yaitu, partai politik yang memenuhi persyaratan undang-undang pemilu.

Untuk menjadi partai politik peserta pemilu pada Pemilu 2019, pertama-tama partai politik harus berbadan hukum, selanjutnya partai politik berbadan hukum itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UU No 7/2017.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era 'New Normal'

Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era "New Normal"

Nasional
Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Nasional
KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Nasional
Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Nasional
Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Nasional
Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Nasional
Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Nasional
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Nasional
Pemerintah: Insentif Tenaga Medis Sudah Disalurkan Sejak 22 Mei

Pemerintah: Insentif Tenaga Medis Sudah Disalurkan Sejak 22 Mei

Nasional
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan 'New Normal' Butuh Transparansi Data

Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data

Nasional
KPU Sebut Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Perlu Penambahan Anggaran

KPU Sebut Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Perlu Penambahan Anggaran

Nasional
New Normal, Pemerintah Ingin Hanya Orang Sehat yang Masuk Mal

New Normal, Pemerintah Ingin Hanya Orang Sehat yang Masuk Mal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X