Kompas.com - 06/10/2017, 00:08 WIB
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan bahwa mayoritas publik puas atas kinerja Presiden Joko Widodo. Jakarta, Kamis (5/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan bahwa mayoritas publik puas atas kinerja Presiden Joko Widodo. Jakarta, Kamis (5/10/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan, elektabilitas partai-partai politik pendukung Presiden Joko Widodo cenderung stagnan, kecuali PDI Perjuangan. 

Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan mengungkapkan, SMRC melakukan survei terkait kecenderungan dukungan politik tiga tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi). Survei tersebut digelar pada 3-10 September 2017.

Para responden ditanya soal partai yang akan dipilih jika Pemilu digelar saat ini. 

Elektabilitas PDI Perjuangan unggul jauh dari parpol lainnya yakni 27, 1 persen. Disusul Golkar dengan 11,4 persen, Gerindra 10,2 persen, dan Demokrat 6,9 persen, Partai Kebangkitan Bangsa 5,5 persen.

Partai lainnya, Partai Keadilan Sejahtera 4,4 persen, Partai Persatuan Pembangunan 4,3 persen, Partai Amanat Nasional 2,4 persen, Perindo 2,0 persen, Hanura 1,3 persen, Partai Bulan Bintang 0,1 persen, PBN 0,1 persen, dan PKPI 0,1 persen.

"Hasil itu dengan pertanyaan semi-terbuka mengenai parpol. Ada juga 18,8 persen pemilih yang belum menentukan pilihan," kata Djayadi, di Kantornya, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Sementara, berdasarkan tren pilihan parpol secara semi terbuka, hasil surveinya juga sama. Survei ini menunjukkan, jika dibandingkan Pemilu 2014, semua parpol pendukung Jokowi kecuali PDI Perjuangan elektabilitasnya cenderung stagnan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Misal Golkar dapat 14 persen, sekarang pada posisi 11,4 persen. Tapi PDI Perjuangan satu-satunya parpol yang kecenderungan suaranya menguat dan terlihat di trennya," kata dia.

Djayadi berasumsi, hal itu terjadi karena parpol utama pendukung Jokowi adalah PDI Perjuangan. Alhasil hanya partai ini yang terkatrol karena efek Jokowi.

"Alasannya ada teori bahwa partai yang punya presiden ada kaitan dukungannya berimbas ke partai," kata Djayadi.

Lalu apa alasan elektabilitas parpol pendukung Jokowi lainnya tidak terkatrol naik?

Menurut Djayadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu. Misalnya, masalah internal parpol dan parpol belum bisa mengkapitalisasi dukungannya secara maksimal kepada Jokowi.

"Parpol yang mengalami masalah internal efeknya bisa menjadi tidak positif atau efeknya hilang. Karena ada konflik internal, persepsi masyarakat jadi negatif. Suara turun," kata Djayadi.

"Sedangkan parpol pendukung mungkin belum bisa mengkapitaliasi suara secara maksimal lantaran belum secara maksimal juga mengasosiasikan diri sebagai pendukung Presiden," papar dia.

Survei yang dilakukan SMRC tersebut terkait kecenderungan dukungan politik setelah tiga tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin. Survei tersebut digelar pada 3-10 September 2017.

Responden survei adalah seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Dari populasi itu dipilih secara acak atau multistage random sampling dari 1.220 responden. Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.057 atau 87 persen.

Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar ± 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara acak sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih atau spot check.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.