Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Elektabilitas Parpol Pendukung Jokowi Stagnan, kecuali PDI-P

Kompas.com - 06/10/2017, 00:08 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan, elektabilitas partai-partai politik pendukung Presiden Joko Widodo cenderung stagnan, kecuali PDI Perjuangan. 

Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan mengungkapkan, SMRC melakukan survei terkait kecenderungan dukungan politik tiga tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi). Survei tersebut digelar pada 3-10 September 2017.

Para responden ditanya soal partai yang akan dipilih jika Pemilu digelar saat ini. 

Elektabilitas PDI Perjuangan unggul jauh dari parpol lainnya yakni 27, 1 persen. Disusul Golkar dengan 11,4 persen, Gerindra 10,2 persen, dan Demokrat 6,9 persen, Partai Kebangkitan Bangsa 5,5 persen.

Partai lainnya, Partai Keadilan Sejahtera 4,4 persen, Partai Persatuan Pembangunan 4,3 persen, Partai Amanat Nasional 2,4 persen, Perindo 2,0 persen, Hanura 1,3 persen, Partai Bulan Bintang 0,1 persen, PBN 0,1 persen, dan PKPI 0,1 persen.

"Hasil itu dengan pertanyaan semi-terbuka mengenai parpol. Ada juga 18,8 persen pemilih yang belum menentukan pilihan," kata Djayadi, di Kantornya, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Sementara, berdasarkan tren pilihan parpol secara semi terbuka, hasil surveinya juga sama. Survei ini menunjukkan, jika dibandingkan Pemilu 2014, semua parpol pendukung Jokowi kecuali PDI Perjuangan elektabilitasnya cenderung stagnan.

"Misal Golkar dapat 14 persen, sekarang pada posisi 11,4 persen. Tapi PDI Perjuangan satu-satunya parpol yang kecenderungan suaranya menguat dan terlihat di trennya," kata dia.

Djayadi berasumsi, hal itu terjadi karena parpol utama pendukung Jokowi adalah PDI Perjuangan. Alhasil hanya partai ini yang terkatrol karena efek Jokowi.

"Alasannya ada teori bahwa partai yang punya presiden ada kaitan dukungannya berimbas ke partai," kata Djayadi.

Lalu apa alasan elektabilitas parpol pendukung Jokowi lainnya tidak terkatrol naik?

Menurut Djayadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu. Misalnya, masalah internal parpol dan parpol belum bisa mengkapitalisasi dukungannya secara maksimal kepada Jokowi.

"Parpol yang mengalami masalah internal efeknya bisa menjadi tidak positif atau efeknya hilang. Karena ada konflik internal, persepsi masyarakat jadi negatif. Suara turun," kata Djayadi.

"Sedangkan parpol pendukung mungkin belum bisa mengkapitaliasi suara secara maksimal lantaran belum secara maksimal juga mengasosiasikan diri sebagai pendukung Presiden," papar dia.

Survei yang dilakukan SMRC tersebut terkait kecenderungan dukungan politik setelah tiga tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin. Survei tersebut digelar pada 3-10 September 2017.

Responden survei adalah seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Dari populasi itu dipilih secara acak atau multistage random sampling dari 1.220 responden. Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.057 atau 87 persen.

Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar ± 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara acak sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih atau spot check.

Kompas TV Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC) baru saja merilis hasil survei terkait Pilpres dan Pileg 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com