Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Elektabilitas Parpol Pendukung Jokowi Stagnan, kecuali PDI-P

Kompas.com - 06/10/2017, 00:08 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan, elektabilitas partai-partai politik pendukung Presiden Joko Widodo cenderung stagnan, kecuali PDI Perjuangan. 

Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan mengungkapkan, SMRC melakukan survei terkait kecenderungan dukungan politik tiga tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi). Survei tersebut digelar pada 3-10 September 2017.

Para responden ditanya soal partai yang akan dipilih jika Pemilu digelar saat ini. 

Elektabilitas PDI Perjuangan unggul jauh dari parpol lainnya yakni 27, 1 persen. Disusul Golkar dengan 11,4 persen, Gerindra 10,2 persen, dan Demokrat 6,9 persen, Partai Kebangkitan Bangsa 5,5 persen.

Partai lainnya, Partai Keadilan Sejahtera 4,4 persen, Partai Persatuan Pembangunan 4,3 persen, Partai Amanat Nasional 2,4 persen, Perindo 2,0 persen, Hanura 1,3 persen, Partai Bulan Bintang 0,1 persen, PBN 0,1 persen, dan PKPI 0,1 persen.

"Hasil itu dengan pertanyaan semi-terbuka mengenai parpol. Ada juga 18,8 persen pemilih yang belum menentukan pilihan," kata Djayadi, di Kantornya, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Sementara, berdasarkan tren pilihan parpol secara semi terbuka, hasil surveinya juga sama. Survei ini menunjukkan, jika dibandingkan Pemilu 2014, semua parpol pendukung Jokowi kecuali PDI Perjuangan elektabilitasnya cenderung stagnan.

"Misal Golkar dapat 14 persen, sekarang pada posisi 11,4 persen. Tapi PDI Perjuangan satu-satunya parpol yang kecenderungan suaranya menguat dan terlihat di trennya," kata dia.

Djayadi berasumsi, hal itu terjadi karena parpol utama pendukung Jokowi adalah PDI Perjuangan. Alhasil hanya partai ini yang terkatrol karena efek Jokowi.

"Alasannya ada teori bahwa partai yang punya presiden ada kaitan dukungannya berimbas ke partai," kata Djayadi.

Lalu apa alasan elektabilitas parpol pendukung Jokowi lainnya tidak terkatrol naik?

Menurut Djayadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu. Misalnya, masalah internal parpol dan parpol belum bisa mengkapitalisasi dukungannya secara maksimal kepada Jokowi.

"Parpol yang mengalami masalah internal efeknya bisa menjadi tidak positif atau efeknya hilang. Karena ada konflik internal, persepsi masyarakat jadi negatif. Suara turun," kata Djayadi.

"Sedangkan parpol pendukung mungkin belum bisa mengkapitaliasi suara secara maksimal lantaran belum secara maksimal juga mengasosiasikan diri sebagai pendukung Presiden," papar dia.

Survei yang dilakukan SMRC tersebut terkait kecenderungan dukungan politik setelah tiga tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin. Survei tersebut digelar pada 3-10 September 2017.

Responden survei adalah seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Dari populasi itu dipilih secara acak atau multistage random sampling dari 1.220 responden. Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.057 atau 87 persen.

Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar ± 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara acak sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih atau spot check.

Kompas TV Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC) baru saja merilis hasil survei terkait Pilpres dan Pileg 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com