Kompas.com - 03/10/2017, 13:55 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajaran kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk bertindak tegas terhadap pengedar dan bandar narkoba.

Jika diperlukan, Jokowi meminta aparat untuk tidak ragu melakukan penembakan di tempat.

"Ya kalau melawan saya kira SOP (prosedur operasional standar) di Polri dan BNN sudah jelas," kata Jokowi usai menghadiri Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (3/9/2017).

"Kalau melawan dan membahayakan, jangan diberi toleransi. Tegas itu harus kita sampaikan," ujar dia.

Jokowi menegaskan bahwa penyalahgunaan obat-obatan terlarang saat ini sudah menjadi ancaman besar bagi bangsa Indonesia.

(Baca juga: Jokowi Tanya Kabareskrim, "Gimana Kalau Bandar Narkoba Kita Gebuki?")

Oleh karena itu, Kepala Negara meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait, mulai dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, Polri hingga BNN untuk bersinergi.

"Jangan menganganggap enteng urusan yang berkaitan dengan obat ilegal dan penyalahgunaan obat," kata Jokowi.

Saat berpidato dalam acara tersebut, Jokowi juga menekankan bahwa sekat-sekat birokrasi antar-kementerian dan lembaga harus dihilangkan.

"Jangan sampai perlindungan nyawa anak, nyawa generasi muda Indonesia dikalahkan hanya untuk urusan-urusan birokrasi dan prosedur, dikalahkan urusan surat menyurat, urusan kertas, urusan pengelolaan pos anggaran," kata Jokowi.

(Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Nyawa Anak Dikalahkan Urusan Birokrasi)

Sebelumnya, Amnesty International mengungkap bahwa peristiwa tembak yang menewaskan orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan naik empat kali lipat tahun ini.

Hingga September 2017, lanjut Basuki, sudah 80 orang terduga pengedar narkotika yang tewas ditembak aparat. Sebagai perbandingan, selama 2016 ada 18 orang.

Amnesty mempertanyakan apakah kepolisian sudah melakukan ulasan atau kajian secara internal soal peningkatan kasus tembak mati di tempat ini. Sebab, Amnesty khawatir model pemberantasan narkoba seperti di Filipina terjadi di Indonesia.

(Baca: Amnesty Ungkap Kasus Tembak Mati Naik Empat Kali Lipat dari Tahun Lalu)

Peneliti Amnesty International Indonesia (AII) Bramantya Basuki menduga ada korelasi antara pernyataan Presiden Joko Widodo soal perang terhadap narkoba dengan naiknya kasus tembak mati di tempat terhadap pengedar narkoba.

Ia mengungkapkan, dari telaah data, pada Desember 2016, saat Jokowi menyatakan perang terhadap narkoba, hanya ada dua kasus tembak mati di tempat terhadap pengedar narkoba.

Namun, sebulan kemudian, jumlah pengedar yang tewas ditembak naik signifikan. Kenaikan itu, menurut dia, terjadi lagi pada Agustus 2017 pasca Jokowi menyampaikan pidato pada bulan Juli 2017.

Dalam pidatonya, Jokowi kembali mengatakan, untuk menembak mati pengedar narkoba. Basuki berharap, kepala negara dan pemerintah berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.

"Kami berharap semoga Presiden bisa bijaksana dalam mengeluarkan pernyataan publiknya sehingga bisa lebih tertata dan tersistemasisasi dalam kerja polisi," ujar Basuki.

(Baca: Amnesty Duga Ada Korelasi Pernyataan Jokowi dengan Naiknya Kasus Tembak Mati Pengedar Narkoba)

Kompas TV Presiden Joko Widodo meminta semua jajarannya untuk berhati-hati dalam bertutur.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerindra Kantongi Nama Cawapres untuk Prabowo

Gerindra Kantongi Nama Cawapres untuk Prabowo

Nasional
Kepala Bakamla Minta Jajarannya Komitmen Pertahankan Raihan Opini WTP

Kepala Bakamla Minta Jajarannya Komitmen Pertahankan Raihan Opini WTP

Nasional
Hari Bhayangkara Ke-76, Kapolri Bicara soal KKB di Papua

Hari Bhayangkara Ke-76, Kapolri Bicara soal KKB di Papua

Nasional
Baiq Nuril hingga Fatia KontraS Datangi DPR, Cerita Jadi Korban UU ITE

Baiq Nuril hingga Fatia KontraS Datangi DPR, Cerita Jadi Korban UU ITE

Nasional
Dasco Sebut Rapimnas Gerindra hanya Akan Umumkan Capres

Dasco Sebut Rapimnas Gerindra hanya Akan Umumkan Capres

Nasional
Kemensos Bakal Panggil Pimpinan ACT Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Sosial

Kemensos Bakal Panggil Pimpinan ACT Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Sosial

Nasional
Sederet Pengetatan Aturan: Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian hingga WFO Kembali Dibatasi

Sederet Pengetatan Aturan: Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian hingga WFO Kembali Dibatasi

Nasional
Kapolri: Polisi Bukan Sekadar Profesi tapi Sebuah Jalan untuk Mengabdi

Kapolri: Polisi Bukan Sekadar Profesi tapi Sebuah Jalan untuk Mengabdi

Nasional
Batal Sore Ini, Pelantikan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Jadi Pj Gubernur Digelar Besok di DPR Aceh

Batal Sore Ini, Pelantikan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Jadi Pj Gubernur Digelar Besok di DPR Aceh

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Kegiatan 'Event' Olahraga

PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Kegiatan "Event" Olahraga

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi Pernikahan 50 Persen

Jabodetabek PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi Pernikahan 50 Persen

Nasional
Mencuat Petisi Desak Jokowi dan DPR Buka Draf Terbaru RKUHP

Mencuat Petisi Desak Jokowi dan DPR Buka Draf Terbaru RKUHP

Nasional
Jokowi Anugerahkan Bintang Bhayangkara Nararya Tiga Personel Polisi di HUT Ke-76 Bhayangkara

Jokowi Anugerahkan Bintang Bhayangkara Nararya Tiga Personel Polisi di HUT Ke-76 Bhayangkara

Nasional
Bareskrim Serahkan Doni Salmanan ke Kejari Bale Bandung

Bareskrim Serahkan Doni Salmanan ke Kejari Bale Bandung

Nasional
PPKM Diperpanjang, Pemerintah Tambah Pintu Masuk Perjalanan Luar Negeri

PPKM Diperpanjang, Pemerintah Tambah Pintu Masuk Perjalanan Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.