Jokowi: Jangan Sampai Nyawa Anak Dikalahkan Urusan Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, tugas untuk melindungi rakyat dari penyalahgunaan obat tidak bisa hanya dibebankan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Jokowi meminta semua kementerian, semua lembaga non kementerian, dan pemerintah daerah untuk saling kerja sama dan bersinergi, sehingga pemberantasan penyalahgunaan obat betul-betul bisa berjalan efektif.

"Sekat-sekat birokrasi harus dihilangkan, diruntuhkan. Jangan sampai perlindungan nyawa anak, nyawa generasi muda Indonesia dikalahkan hanya untuk urusan-urusan birokrasi dan prosedur, dikalahkan urusan surat menyurat, urusan kertas, urusan pengelolaan pos anggaran," kata Jokowi saat menghadiri Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (3/9/2017).

Jokowi mengaku bahwa beberapa waktu lalu pihaknya dihebohkan oleh obat berbahaya, PCC, yang telah menimbulkan korban. Obat tersebut muncul di Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Modus penyebarannya sudah seperti narkoba. Pertama-tama ditawarkan gratis untuk menjerat dan menjebak korban. Lalu menimbulkan ketergantungan," kata Jokowi.

(Baca juga: Jokowi Tanya Kabareskrim, "Gimana Kalau Bandar Narkoba Kita Gebuki?")

Selain PCC, Jokowi juga mendengar mengenai pil jin. Lalu, ada juga kebiasaan berbahaya meminum tramadol, kopi dan masih banyak lagi yang lainnya.

"Jatuhnya korban khususnya di kalangan anak-anak muda, konsumsi tablet PCC, mengkonsumsi pil jin, harusnya membuka mata kita semuanya. Bahwa masalah penyalahgunaan obat, masalah obat ilegal, masalah obat terlarang, tidak bisa kita anggap enteng, tidak bisa kita anggap angin lalu," ucap Jokowi.

Jokowi menilai, peredaran obat terlarang ini seperti fenomena gunung es. Tampak di permukaan, namun di bawahnya tersimpan potensi masalah penyalahgunaan obat terlarang yang besar yang perlu mendapatkan pengawasan dari semua pihak.

"Saya mengingatkan fungsi pengawasan ini bukan sekedar masalah administrasi, bukan masalah semata-mata prosedur teknis, apalagi urusan bisnis, tidak," kata Jokowi.

"Tapi ini adalah urusan kehadiran negara, urusan kehadiran pemerintah dalam melindungi rakyatnya, urusan menyelamatkan generasi muda yang akan menjadi penerus masa depan bangsa kita Indonesia," ucap dia.

(Baca juga: Jokowi: Saya Sudah Katakan, Tembak di Tempat Saja...)

Hadir dalam acara tersebut Kepala BPOM Penny K Lukito, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ari Dono dan sejumlah perwakilan dari lembaga terkait lainnya.