Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansus Angket KPK: Mahasiswa Kerahkan 1.000 Massa, Kami Dorong untuk 5.000

Kompas.com - 03/10/2017, 13:32 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqulhadi menduga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di balik rencana demonstrasi mahasiswa menentang Pansus.

Ia mengatakan KPK memiliki pagu anggaran untuk diberikan kepada beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antikorupsi.

"Mahasiswa akan demo 1.000, kami dorong 5.000 massa lakukan. Kami tahu demo-demo itu ada yang kerahkan. Jangan demo. Kalau datang sendiri silakan," kata Taufiq.

"Kami tahu KPK ada uang untuk itu, komunitas anti korupsi. Uang diberikan melalui seperti ICW untuk pengerahan massa, menyerang Pansus," lanjut dia.

(Baca: Pansus KPK Ingin Konsultasi, Jokowi Jawab "Jangan Dibawa-bawa ke Saya")

Ia menambahkan, KPK juga melalui pendukungnya telah mengintervensi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan melemparkan isu kepada publik.

Taufiq menilai KPK telah berpolitik dengan melakukan hal tersebut. Ia meminta KPK tak berpolitik dan segera menghadiri panggilan Pansus.

Ia pun meminta KPK tak mengintervensi hakim MK dalam memutuskan perkara uji materi ihwal hak angket.

"Jangan bermain politk. Hakim konstitusi dia bekerja kemudian kirim pandangan yang underpressure. KPK dan para pendukungnya melakukan pressure terhadap MK dengan nada yang bersifat ancaman. Jangan kirim sinyal bernada ancaman pada MK," lanjut dia.

(Baca: Pansus Angket KPK Tak Akan Paksakan Konsultasi dengan Presiden)

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Syaeful Munjab sebelumnya menyatakan, mahasiswa dari berbagai kampus berencana menggelar aksi untuk menyikapi putusan praperadilan terhadap Ketua DPR Setya Novanto.

Selain itu, aksi tersebut juga untuk menyikapi perpanjangan masa kerja Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK.

Rencananya, aksi tersebut akan digelar pada Kamis atau Jumat pekan ini.

Munjab yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Antikorupsi bertemu dengan pimpinan KPK. Aliansi itu terdiri dari mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjajaran dan Universitas Pendidikan Indonesia.

Menurut Munjab, jumlah massa aksi yang akan terlibat diprediksi mencapai ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Tanah Air.

(Baca: Ini Daftar 19 Pimpinan dan Anggota Pansus Angket KPK)

"Insya Allah ribuan, kita akan konsolidasikan ke banyak kampus, enggak hanya UI saja, tapi juga kampus-kampus se-Jabodetabek dan Indonesia," ujar Munjab.

Untuk lokasi aksi, pihaknya masih menunggu perkembangan apakah akan melakukan di depan Gedung DPR RI atau di KPK.

Jika setelah aksi tersebut DPR masih melanjutkan kerja Pansus Angket KPK, mahasiswa akan menemui Presiden RI Joko Widodo.

Kompas TV Ketua Pansus Angket KPK yang juga saksi kasus korupsi KTP elektronik Agun Gunandjar Sudarsa menganggap KPK bekerja tanpa kehati-hatian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com