Kompas.com - 02/10/2017, 14:51 WIB
Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/9/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/9/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eddy Kusuma Wijaya mengatakan pihaknya tak akan memaksakan konsultasi dengan presiden, jika memang presiden tak menginginkannya. Pansus, kata dia, tak bisa memaksa presiden.

"Tidak bisa (memaksa)," ujar Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Ia pun memahami alasan presiden memberi sinyal penolakan terhadap rencana konsultasi pansus.

"Mungkin Bapak Presiden beranggapan kalau menerima kami akan ada pengaruh intervensi," sambung dia.

Menurut dia, dalam sistem kenegaraan, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif memang tak diperbolehkan saling memengaruhi.

(Baca: Pansus KPK Ingin Konsultasi, Jokowi Jawab "Jangan Dibawa-bawa ke Saya")

Rencana konsultasi, kata dia, muncul karena adanya anggapan bahwa presiden sebagai kepala negara perlu mengetahui kegiatan pansus.

"Presiden itu adalah kepala negara, wajar lah kami melaporkan kegiatan kami," kata anggota Komisi III DPR itu.

Pansus Hak Angket KPK telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk diteruskan kepada Presiden perihal rapat konsultasi tentang KPK.

Namun, Presiden Joko Widodo menyatakan tidak akan menerima permohonan konsultasi dari Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Yakin Boyamin Bersikap Kooperatif Terkait Kasus Budhi Sarwono

KPK Yakin Boyamin Bersikap Kooperatif Terkait Kasus Budhi Sarwono

Nasional
3 Warga Sragen Gantung Diri, Mensos Minta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Peka dengan Lingkungan Sekitar

3 Warga Sragen Gantung Diri, Mensos Minta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Peka dengan Lingkungan Sekitar

Nasional
Densus 88 Tangkap 24 Teroris Kelompok MIT dan ISIS

Densus 88 Tangkap 24 Teroris Kelompok MIT dan ISIS

Nasional
Kementerian PPPA Soroti Maraknya Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah

Kementerian PPPA Soroti Maraknya Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah

Nasional
Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Nasional
Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat pada Pilpres 2024

Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat pada Pilpres 2024

Nasional
Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Nasional
Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Nasional
RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

Nasional
Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Nasional
Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Nasional
1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

Nasional
KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

Nasional
Poin-poin Penting Kesepakatan DPR-Penyelenggara Pemilu pada Rapat Konsinyering soal Pemilu 2024

Poin-poin Penting Kesepakatan DPR-Penyelenggara Pemilu pada Rapat Konsinyering soal Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Tiba di Indonesia Usai Kunjungan Kerja ke AS

Jokowi Tiba di Indonesia Usai Kunjungan Kerja ke AS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.