Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Viral Video Brimob Gunakan Mortir, Polri Sebut Hanya untuk Pengenalan Senjata

Kompas.com - 29/09/2017, 10:22 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan adanya pelatihan anggota Brimob Polri yang menggunakan senjata pelontar granat infanteri.

Sebelumnya, viral video yang menampilkan sekelompok anggota Brimob bergantian melontarkan granat berbentuk roket di kawasan perbukitan. Senjata tersebut bisa melontarkan amunisi dengan jarak yang cukup jauh dan meledak begitu menyentuh target.

Setyo mengatakan, senjata tersebut merupakan alat-alat lama yang digunakan semasa Polri masih bergabung dengan ABRI.

"Itu cuma untuk pengenalan senjata. Tidak kita gunakan (untuk bertugas)," ujar Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

(Baca: Panglima TNI Mengaku Tak Ditegur Jokowi soal Polemik Pernyataannya)

Setyo mengaku dirinya juga pernah berlatih dengan senjata itu. Bahkan, Brimob Polri juga diajarkan bagaimana melempar granat dan mortir. Senjata-senjata tersebut, kata dia, saat ini ditempatkan di Pusat Pendidikan Brimob Polri.

Menurut dia, Brimob juga harus mengerti penggunaan senjata yang ada, meski tidak digunakan untuk bertugas. Penggunaan senjata sebagaimana ditayangkan video itu semata untuk perkenalan cara penggunaannya. Senjata tersebut tak lagi aktif digunakan Polri sejak Polri lepas dari ABRI.

(Baca: Luruskan Pernyataan Panglima, Wiranto Sebut 500 Pucuk Senjata untuk Pendidikan BIN)

"Jadi Brimob itu harus mengenal ini senjata apa, senjata apa. Ada senapan mesin ringan, ada senapan runduk atau sniper, ada namanya pelontar granat atau mortir. Di Brimob sendiri masih ada namanya mortir 6, mortir 8," kata Setyo.

"Tapi sudah tidak banyak (jumlahnya). TNI juga tahu, Panglima TNI juga tahu itu," lanjut dia.

Setyo mengatakan, saat ini standar senjata yang digunakan Polri sejenis G2 untuk melumpuhkan lawan, bukan senjata serbu. Senjata-senjata untuk berperang, kata dia, kini hanya dimiliki TNI.

"Kalau dikatakan untuk nembak helikopter, enggak ada," kata dia.

Kompas TV Panglima TNI: Klarifikasi Saya Hanya untuk Presiden Jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com