Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Ingin Ada Lembaga Riset Nasional

Kompas.com - 27/09/2017, 23:31 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

PADANG, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menilai perlu ada lembaga riset khusus di Indonesia, terutama bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut dia, tidak ada satu negara pun yang dapat menjadi negara maju jika tidak berfokus pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kebijakan pembangunan.

"Saya sangat memimpikan Indonesia memiliki lembaga research nasional. Ini pernah dibuat oleh Bung Karno tapi saya sendiri tidak tahu," ujar Megawati di Universitas Negeri Padang, Rabu (27/9/2017).

Megawati menambahkan, pembangunan negara sebagai wujud dari demokrasi politik dan ekonomi wajib berbasis pada riset dan kajian ilmiah. Ia menyayangkan alokasi anggaran untuk riset masih rendah.

"Saya bilang ke Pak Dikti, Pak Nasir (Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir), saya panasi. 'Pak, nanti kalau ada RAPBN untuk research tuh minta 5 persen'. 'Lho kok banyak banget, Bu?'. Lho kok saya ajari banyak, kok banyak amat. Itu kan namanya call tinggi, siapa tau bisa 2 persen," kata Megawati menirukan percakapan dengan Nasir.

(Baca juga: Megawati: Rohana Kudus Enggak Ada yang Tahu, Beyonce Kalian Pasti Tahu)

Megawati memahami bahwa riset membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, menurut dia, jika hasil risetnya bisa digunakan untuk banyak bidang maka keuntungannya akan berlipat ganda.

Ia kemudian menyinggung soal pembicaraan yang sempat ramai mengenai beredarnya obat PCC di masyarakat. Menurut Megawati, kejadian yang menimpa sejumlah anak hingga mereka dilarikan ke rumah sakit itu bisa dihindari jika sebelumnya ada riset yang mumpuni.

"Padahal kalau ada uangnya, kita research herbs-nya, tanamannya," kata Megawati.

Kompas TV Megawati: Orang Sebut Jokowi Diktator Harus Bisa Buktikan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com