JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid meyakini Ketua Umumnya Setya Novanto akan legowo dalam menyikapi rekomendasi tim kajian elektabilitas Golkar.
Dalam rekomendasi tersebut, Novanto disarankan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk menggantikan tugasnya menjalankan roda partai.
Sebab, dalam rekomendasi tersebut dinyatakan elektabilitas Golkar terjun bebas setelah Novanto ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.
Sebagai Ketua Umum Golkar, Novanto berhak menyetujui atau menolak rekomendasi tersebut.
"Saya yakin ketua umum pasti akan mengambil langkah terbaik bagi dirinya dan organisasi. Saya yakin Setya Novanto tidak akan mengorbankan Partai Golkar untuk kepentingan pribadinya. Itu saya punya keyakinan," kata Nurdin di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).
(baca: Rekomendasi Novanto Nonaktif Ketum Dibacakan di Rapat Harian Golkar)
Terlebih, Golkar akan menghadapi berbagai agenda politik besar seperti pilkada 2018 dan pemilu 2019.
Namun demikian, Nurdin mengaku tak ada pihak di Golkar yang berupaya mendesak Novanto agar segera menunjuk Plt.
"Begini, pertama kita tidak boleh menzalimi Pak Novanto, tidak boleh. Tapi kemudian kami tidak boleh membiarkan Golkar terus menerus menghadapi situasi yang memungkinkan Golkar bisa terpuruk. Sementara waktu kami menghadapi pileg dan pilpres semakin dekat," lanjut dia.
(baca: Agung Laksono Bantah Golkar Bakal Tunjuk Plt Gantikan Setya Novanto)
Rekomendasi tersebut sudah diserahkan kepada Novanto oleh Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham. Novanto saat ini masih dirawat di rumah sakit.
Rencananya, DPP Golkar akan menggelar Rapat Pleno DPP, Kamis (27/9/2017), untuk mendengar jawaban Novanto.