Panglima TNI yang Penuh Kontroversi dan Reformasi Keamanan

Evaluasi Panglima TNI

Selain bersikap, Presiden Jokowi juga diminta mengevaluasi Panglima TNI terkait pernyataannya tersebut. Menurut Al Araf, pernyataan Gatot tidak sejalan dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Intelijen.

"Presiden Jokowi dan DPR harus segera mengevaluasi Panglima TNI. Kami anggap pernyataan Panglima tersebut merupakan satu sikap yang tidak tepat dan tidak sejakan dengan UU TNI dan UU Intelijen," kata Al Araf.

Al Araf menjelaskan, Panglima TNI seharusnya tidak boleh menyampaikan informasi intelijen yang didapatkannya itu kepada publik, melainkan harus disampaikan kepada Presiden sebagai end-user dari institusi intelijen.

Hakikat dari informasi intelijen, kata Al Araf, sesungguhnya bersifat rahasia, sehingga langkah Panglima TNI menyampaikan informasi intelijen ke publik jelas tindakan yang salah dan keliru.

"Seharusnya Panglima tidak menyampaikam info itu ke publik melainkan ke Presiden sebagai end-user intelijen," tuturnya.

Selain itu, Al Araf menyebut informasi intelijen yang disampaikan oleh Panglima TNI memiliki tingkat keakuratan yang lemah sebagaimana terlihat dari munculnya pelurusan informasi dari Menko Polhukam Wiranto.

Al Araf pun menilai polemik soal adanya institusi yang memesan 5.000 unit senjata api bukan hanya sebatas persoalan miskomunikasi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Wiranto.

Akan tetapi hal itu menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sikap dan tindakan Panglima TNI sekaligus permasalahan serius dalam dunia intelijen, khususnya dalam menjaga sifat kerahasiaan dan akurasi data intelijen.

"Padahal prinsip kerja intelijen itu seharusnya velox et exactus (cepat dan akurat). Info intelijen juga seharusnya bersifat rahasia. Akurasi dan validasinya juga lemah. Itu (pernyataan Panglima TNI) sudah dibantah Wiranto," ucapnya.