Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut PAN, Pansus Angket KPK Tak Perlu Bertemu Jokowi

Kompas.com - 19/09/2017, 15:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto menilai semestinya Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu bertemu Presiden Joko Widodo untuk berkonsultasi.

Terlebih, Pansus belum merumuskan rekomendasi dari hasil temuannya selama Rapat Dengar Pendapat dengan berbagai sumber.

"Menurut kami kurang pas kalau misalkan Pansus sebelum paripurna minta pemdapat atau sikap atau minta secara khusus untuk ketemu Bapak Presiden," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

(baca: Tiga Alasan Jokowi Diminta Tak Konsultasi dengan Pansus Angket KPK)

Ia menambahkan, Pansus merupakan bagian dari internal DPR. Karena itu, dalam merumuskan rekomendasi sebaiknya tak melibatkan pihak luar, apalagi Presiden.

Yandri mengatakan, fraksinya mengharapkan rekomendasi yang sedetail mungkin sehingga ke depan KPK akan lebih profesional kinerjanya.

Ia meyakini Presiden juga sudah menentukan sikap yang akan diambil untuk merespons rekomendasi Pansus.

"Kalau misalkan rekomendasi melibatkan pemerintah itu mekanisme protokoler kan sudah diatur antara DPR dan pemerintah. Jadi cukup yang ditugasi pimpinan DPR sebagai speaker di lembaga ini," lanjut dia.

(baca: DPR Terbelah soal Usulan Pansus Angket KPK Konsultasi dengan Jokowi)

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan sebelumnya mengatakan bahwa pimpinan DPR akan segera menggelar Rapat Pimpinan untuk membahas surat Pansus Hak Angket untuk berkonsultasi dengan Presiden.

Menurut Taufik, ada dua pandangan terkait usulan untuk rapat konsultasi dengan Presiden tersebut.

Pertama menolak, karena urusan pansus sepenuhnya ranah DPR.

Kedua, tetap perlu menyampaikan hasil pansus ke Presiden secara langsung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com