Apapun Rekomendasi Pansus, Pemerintah Janji Tak Akan Lemahkan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK akan segera mengakhiri masa kerja dan menyerahkan rekomendasi kepada pemerintah.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly memastikan, rekomendasi apapun yang diberikan oleh Pansus nantinya, Pemerintah tidak akan melakukan langkah yang melemahkan KPK.

"Yang pasti pemerintah tak mungkin melemahkan," kata Yasonna di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

(baca: DPR Terbelah soal Usulan Pansus Angket KPK Konsultasi dengan Jokowi)

Yasonna menegaskan, tak adanya upaya pelemahan terhadap KPK ini sudah ditegaskan berulang kali oleh Presiden Joko Widodo.

Lagipula, ia menekankan bahwa saat ini Pansus Angket KPK masih bekerja menyusun rekomendasi.

Oleh karena itu, Yasonna mempersilahkan Pansus untuk bekerja hingga masa waktunya habis pada 28 September 2017.

"Tidak akan terjadi pelemahan. Itu saja. Statement Presiden jelas," kata dia.

(baca: Tiga Alasan Jokowi Diminta Tak Konsultasi dengan Pansus Angket KPK)

Terkait keinginan Pansus Angket KPK untuk bertemu Presiden Jokowi, politisi PDI-P ini enggan berkomentar lebih jauh.

"Saya no comment lah. Siapa saja bisa mau bertemu siapa saja. Kan bisa saja. Terserah saja," kata dia.

Hingga saat ini, Pansus Angket KPK hanya diisi oleh politisi parpol pendukung pemerintah, yakni PDI-P, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, PAN dan Hanura.

Muncul wacana memperpanjang masa kerja Pansus lantaran hingga saat ini pimpinan KPK belum bersedia menghadiri undangan Pansus.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi tengah melakukan uji materi UU MD3 yang mengatur soal hak angket.